Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Potensi Daerah dan Hilirisasi Produk

Sabtu, 21 November 2026 | 03:03 WIB
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Potensi Daerah dan Hilirisasi Produk
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. [Dok. BPMI Setpres]

astakom.com, Jakarta – Kontribusi aktif pemerintah daerah (Pemda) dinilai menjadi penentu utama dalam mendongkrak laju perekonomian Indonesia. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran Pemda mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayah masing-masing agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Arahan tersebut disampaikan Tito dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku bertajuk “Daerah Kuat Indonesia Berdaulat” di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

“Upaya mendorong pertumbuhan] nasional tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat, tapi juga menjadi agregat dari tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Empat pilar acuan kebijakan ekonomi daerah

Tito memandang Indonesia mengantongi modal fundamental yang sangat kuat untuk bertransformasi menjadi negara maju, mulai dari melimpahnya sumber daya alam, ketersediaan tenaga kerja produktif, luas wilayah, hingga letak geografis yang strategis. Kendati demikian, seluruh keunggulan tersebut menuntut pengelolaan yang tepat sasaran agar menghasilkan lonjakan ekonomi yang signifikan.

Untuk mewujudkannya, para kepala daerah diminta memahami serta mengawal empat komponen penentu pertumbuhan ekonomi, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor neto atau selisih antara nilai ekspor dan impor. Keempat aspek ini berfungsi sebagai landasan bagi Pemda dalam menyusun arah kebijakan sekaligus mengevaluasi kinerja ekonomi wilayahnya.

Pada sektor konsumsi rumah tangga, Tito menyoroti urgensi menjaga daya beli warga. Tingkat konsumsi masyarakat mencerminkan kondisi riil perekonomian, termasuk kemampuan warga mencukupi kebutuhan dasar, angka pengangguran, hingga tingkat kemiskinan.

Sejalan dengan hal itu, percepatan realisasi belanja pemerintah juga perlu digenjot guna memicu perputaran uang di tengah masyarakat. Tito menekankan agar serapan anggaran daerah tidak berhenti pada angka administratif, melainkan menghadirkan dampak langsung bagi aktivitas ekonomi warga.

Pangkas hambatan perizinan demi iklim investasi

Selain mengandalkan belanja daerah, penciptaan ekosistem investasi yang ramah dan kondusif menjadi perhatian khusus. Tito menginstruksikan kepala daerah untuk memangkas kerumitan proses perizinan, memperbaiki mutu layanan publik, serta memberantas praktik pungutan liar yang kerap membuat investor enggan masuk.

Masuknya arus investasi diyakini menjadi motor penggerak pembukaan lapangan kerja baru sekaligus menghidupkan berbagai lini usaha, mulai dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perdagangan, perhotelan, hingga pariwisata daerah.

Dorong hilirisasi produk unggulan tembus pasar ekspor

Pada komponen ekspor neto, Tito mengajak setiap daerah untuk mengolah produk unggulan lokal melalui skema hilirisasi agar memiliki nilai tambah yang tinggi dan berdaya saing di pasar internasional. Sebagai gambaran konkret, ia mencontohkan langkah pengembangan komoditas kelapa di Maluku Utara yang dijalankan lewat sinergi bersama Kementerian Pertanian.

“Harus punya kreativitas seperti itu, dan di daerah lain juga seperti itu kita minta setiap dari produk, upayakan produk ini memiliki nilai tambah dan bisa diekspor,” jelasnya.

Kegiatan forum strategis tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Medrilzam, perwakilan Pemda se-wilayah Nusa Tenggara dan Maluku, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. (RaM)

Gen Z Takeaway

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan kerja pemerintah pusat, tetapi butuh pergerakan nyata dari setiap daerah lewat pengelolaan anggaran yang berdampak, perizinan investasi yang bebas pungli, serta hilirisasi produk lokal. Ketika daerah mampu mengolah komoditas unggulannya menjadi barang bernilai tinggi dan siap ekspor, lapangan kerja akan terbuka lebih luas dan daya beli masyarakat ikut terjaga.

Mendagri Tito Karnavian Pemerintah Daerah Hilirisasi

Infografis

Terkini