Profil Fahd A Rafiq, Politisi Golkar Terjaring KPK OTT Dirjen ATR/BPN Terkait Dugaan Suap HGB di Bogor
astakom.com, Jakarta - Penegakan hukum kasus rasuah kembali menyeret Fahd A Rafiq. Politisi dari Partai Golkar tersebut resmi diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Kasus yang mendasari penindakan kali ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang pada pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di area Bogor.
Peristiwa ini mencatatkan kali ketiga politisi berurusan dengan aparat hukum atas dugaan perbuatan koruptif.
KPK telah mengonfirmasi tindakan penindakan hukum tersebut. Berdasarkan keterangan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Fahd diamankan bersama belasan individu lainnya dalam rangkaian OTT yang sama.
“Tim mengamankan sejumlah 17 orang,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (14/09/2026).
Dugaan praktik suap HGB Bogor
Proses hukum terhadap Fahd beserta belasan entitas lainnya didasari dugaan penyimpangan izin HGB di kawasan Kabupaten Bogor.
Penyelidikan ini turut melibat unsur swasta, salah satunya Summarecon yang merupakan korporasi pengembang properti besar di bawah kepemimpinan Soetjipto Nagaria.
Dalam giat penindakan tersebut, Budi menjelaskan bahwa penyidik berhasil menyita barang bukti berupa 20 wadah—terdiri dari koper, kardus, serta boks—yang berisi uang tunai pecahan rupiah dan valuta asing.
Nominal keseluruhan diperkirakan menembus angka ratusan miliar rupiah, dengan hitungan rinci yang masih difinalisasi oleh tim penyidik.
Penangkapan Fahd A Rafiq menjadi sorotan mengingat posisinya sebagai figur yang melekat pada Partai Golkar.
Rekam jejaknya sebagai politisi kerap dibayang-bayangi oleh serangkaian sanksi pidana akibat keterlibatan dalam kasus korupsi pada masa lalu.
Profil Fahd A Rafiq
Fahd A Rafiq, yang juga dikenal dengan nama Fahd El Fouz, memegang peranan sebagai jajaran elite Partai Golkar dan memiliki riwayat aktivitas yang panjang di organisasi kepemudaan.
Putra dari penyanyi dangdut senior A. Rafiq ini juga merupakan saudara kandung dari Fadia A. Rafiq, Bupati Pekalongan yang saat ini turut tersangkut perkara korupsi.
Kendati sama-sama berkiprah di dunia politik dan berhadapan dengan masalah hukum, alur pergerakan karier keduanya memiliki perbedaan.
Fadia membangun basis pengaruh melalui jalur pemerintahan eksekutif, sedangkan Fahd memperkuat posisinya melalui pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertautan dengan partai.
Jejak peran pada organisasi kemasyarakatan
Kiprah Fahd di ranah ormas kepemudaan menguat saat dirinya menjabat sebagai Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kurun waktu 2015–2018.
Di internal Golkar, keterlibatannya telah bermula lebih awal melalui ormas sayap pemuda, seperti Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) serta Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR), yang dimanfaatkan untuk memperluas jejaring politik.
Sampai saat ini, keaktifannya di bidang pergerakan massa tetap berjalan, di mana ia memegang posisi sebagai Ketua Umum DPP Barisan Pemuda Nusantara (Bapera).
Kedudukan struktural partai
Tanggung jawab kepemimpinan ormas tersebut berjalan beriringan dengan perannya di tingkat pimpinan partai.
Pada struktur kepengurusan DPP Partai Golkar masa bakti 2024–2029, Fahd dipercaya menduduki jabatan Ketua Bidang Hubungan Ormas.
Kedudukan strategis tersebut tetap diperolehnya terlepas dari statusnya sebagai mantan narapidana tindak pidana korupsi.
Setelah dua kali menjalani hukuman pidana penjara atas kasus serupa, tindakan penangkapan terbaru ini berpotensi memperpanjang catatan hukumnya. (aLf/RaM)
Gen Z Takeaway
Kasus dugaan suap pengurusan HGB di Bogor kembali menempatkan politisi Golkar Fahd A Rafiq dalam sorotan setelah KPK mengamankannya bersama 16 orang lainnya lewat OTT. Penyitaan uang tunai dalam jumlah besar serta rekam jejak hukum Fahd membuat perkara ini makin jadi perhatian, sekaligus menguji seriusnya penegakan hukum terhadap praktik korupsi yang melibatkan figur politik.
