KemenHAM Usul Bikin Unit Pemulihan Korban MBG, BGN: Siap Dikaji dan Tindak Lanjut!

Penulis: Alfian Tegar
Editor: Henni Rachma Sari
Sabtu, 12 September 2026 | 06:08 WIB
KemenHAM Usul Bikin Unit Pemulihan Korban MBG, BGN: Siap Dikaji dan Tindak Lanjut!
Empat SPPGdiresmikan, di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (7/5/2026). [astakom/str-Hayu Yudha Prabowo]

astakom.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menyambut baik saran dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) soal penguatan mekanisme pemulihan buat masyarakat yang terdampak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri HAM Natalius Pigai menyarankan BGN bikin unit pemulihan korban supaya penanganan masyarakat yang kena imbas masalah MBG bisa berjalan lebih terstruktur dan sistematis. 

BGN menganggap saran ini sebagai masukan yang konstruktif banget demi memperkuat tata kelola program, terutama dalam menjamin hak para penerima manfaat.

Sambut baik saran Kementerian HAM

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyebut kalau rekomendasi KemenHAM ini jadi bagian krusial dalam evaluasi dan penyempurnaan MBG. 

Menurutnya, BGN sangat terbuka dengan masukan dari pihak manapun buat terus berbenah.

“Kami menyambut baik rekomendasi dari Pak Menteri HAM. Ini merupakan masukan yang sangat baik bagi BGN untuk terus melakukan perbaikan,” kata Hida berdasarkan keterangan resminya, dikutip Jumat (11/10/2026).

Kolaborasi kedua lembaga ini sebenarnya sudah punya payung hukum lewat Nota Kesepahaman No: 47/NK.07/10/2025 tentang Sinergitas Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi Nasional yang diteken 13 Oktober 2025. MoU ini jadi fondasi buat saling bersinergi sesuai porsi tugas masing-masing.

Kerja sama dan komitmen berbenah

Dalam kesepakatan tersebut, BGN dan KemenHAM setuju buat saling tukar data dan informasi, publikasi pemenuhan gizi nasional, pendampingan supaya program sejalan dengan standar HAM, peningkatan kapasitas SDM, sampai dukungan sumber daya.

“MoU ini menjadi salah satu landasan penting bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian HAM. Karena itu, rekomendasi mengenai mekanisme pemulihan korban kami pandang sebagai bagian dari masukan konstruktif yang dapat dikaji dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku,” kata Hida.

Fokus tata kelola MBG

Hida juga menegaskan kalau jajaran pimpinan BGN saat ini lagi fokus merapikan tata kelola MBG. Rekomendasi dari Menteri HAM dipastikan bakal masuk dalam radar perbaikan BGN ke depannya.

Evaluasi berkala terus dilakukan biar program MBG makin akuntabel, transparan, dan memberikan dampak maksimal buat masyarakat. BGN tidak menganggap kritik sebagai ancaman, melainkan momen buat berbenah.

“Pimpinan BGN saat ini tengah melakukan berbagai perbaikan tata kelola. Kami melihat evaluasi bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebagai proses penting untuk memastikan program ini terus berkembang dan semakin baik. Dukungan serta masukan dari Kementerian HAM dan seluruh pemangku kepentingan tentu sangat berarti dalam proses tersebut,” pungkas Hida. (aLf/RaM)

Gen Z Takeaway

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus didorong untuk makin akuntabel dengan memperkuat mekanisme pemulihan bagi masyarakat terdampak. BGN menyambut rekomendasi Kementerian HAM sebagai masukan konstruktif untuk membenahi tata kelola, memastikan hak penerima manfaat tetap terlindungi, serta membuat pelaksanaan MBG makin transparan dan responsif.

MBG Makan Bergizi Gratis Keracunan MBG BGN Menteri HAM Kementerian HAM Badan Gizi Nasional

Infografis

Terkini