KKP Dorong 65 KNMP Perkuat Pengembangan Usaha Berbasis Data
astakom.com, Jakarta - Pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) bukan cuma soal memastikan fasilitas yang tersedia bisa digunakan. Pengelolanya juga perlu tahu apakah unit usaha yang dijalankan punya kondisi keuangan yang sehat dan langkah pengembangan yang jelas.
Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membekali pengurus koperasi dan pengelola KNMP dengan kemampuan mengelola keuangan hingga menghitung kebutuhan modal usaha.
Melansir dari keterangan tertulis KKP, Minggu (30/08/2026), pembekalan tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan Usaha yang digelar KKP bersama Asosiasi Profesi Pendamping Entrepreneur Indonesia (ASPPENDO). Kegiatan ini menjangkau pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sekaligus pengelola 65 KNMP di berbagai wilayah Indonesia.
Keuangan jadi dasar usaha
Salah satu materi yang diberikan dalam bimtek adalah pencatatan keuangan. KKP menempatkan pencatatan tersebut bukan hanya sebagai urusan administrasi, tetapi juga sebagai dasar bagi koperasi dalam mengambil keputusan usaha.
Dengan pencatatan yang baik, pengurus dapat melihat kondisi usaha, menghitung kebutuhan modal, serta menentukan langkah pengembangan berikutnya.
Direktur Pemberdayaan Usaha KKP Ali Rahmat Iman Santoso mengatakan, pembekalan tersebut diarahkan agar koperasi tidak berhenti pada kemampuan membuat laporan keuangan.
“Yang ingin kita bangun bukan sekadar koperasi yang bisa membuat laporan keuangan, tetapi koperasi yang mampu membaca peluang dan mengembangkan usahanya," ujar Ali.
Artinya, angka dalam laporan keuangan diharapkan tidak sekadar menjadi catatan, tetapi bisa membantu pengurus melihat kondisi usaha dan menentukan keputusan selanjutnya.
65 KNMP ikut dibekali
Bimtek tersebut menjangkau pengurus KDKMP sekaligus pengelola 65 KNMP di berbagai wilayah Indonesia. Setiap KDKMP melibatkan dua orang pengurus yang menangani bidang keuangan dan/atau usaha.
Kegiatan dilaksanakan dalam dua tahap, yakni pada 5–7 Agustus 2026 dan dilanjutkan 13–14 Agustus 2026. Materinya mencakup pemahaman kondisi keuangan, perencanaan pengembangan usaha, hingga persiapan kebutuhan pembiayaan.
Ketua Dewan Pengarah ASPPENDO Samsi menilai pendekatan berbasis praktik penting agar materi yang diberikan bisa dikaitkan langsung dengan kondisi usaha masing-masing koperasi.
“Kami ingin pengurus tidak sekadar mengisi format pencatatan. Mereka perlu memahami angka-angka di dalamnya dan menggunakannya untuk membaca kondisi usaha serta menentukan langkah yang perlu dilakukan selanjutnya,” terang Samsi.
Dengan pendekatan tersebut, pengurus diharapkan tidak hanya memahami cara mencatat keuangan, tetapi juga dapat menggunakan informasi tersebut untuk membaca kondisi usaha dan menentukan langkah berikutnya.
Usaha tak berhenti administrasi
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Erwin Dwiyana mengatakan, kesiapan pengelola koperasi menjadi salah satu kunci agar fasilitas yang tersedia di KNMP dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
KKP berharap pengurus KNMP mampu mengelola unit usaha dengan baik serta memiliki rencana pengembangan yang sesuai dengan potensi masing-masing.
“Bimtek tersebut mendorong pengelola KNMP tidak sekadar menjadi pengelola, tetapi mampu mengembangkan unit-unit usaha, menjadi produktif dan berkelanjutan,” jelas Erwin.
Melalui pembekalan tersebut, KKP mendorong pengelolaan KNMP agar tidak berhenti pada fasilitas dan administrasi. Kemampuan membaca kondisi keuangan diharapkan dapat menjadi bekal untuk menghitung kebutuhan modal, merencanakan pengembangan usaha, dan mempersiapkan kebutuhan pembiayaan. (deA/aNs)
Gen Z Takeaway
Punya fasilitas usaha saja belum cukup. Pengelola juga perlu paham angka di baliknya. Dengan pencatatan keuangan yang baik, kondisi usaha bisa lebih mudah dibaca dan kebutuhan modal maupun rencana pengembangannya bisa disiapkan dengan lebih terukur.
