Imbas Larang Produk Pemukim Yahudi, Israel Usir Perwakilan Belanda dari Gaza
astakom.com, Jakarta – Ketegangan diplomatik kembali pecah. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengumumkan kalau para pejabat Belanda di intruksikan untuk segera angkat kaki. Langkah tegas ini diambil menyusul keputusan pemerintah Belanda yang melarang impor produk dari permukiman ilegal yang diduduki oleh masyarakat Yahudi .
“Israel mengusir perwakilan Belanda dari pusat koordinasi Gaza menyusul keputusan Belanda untuk melarang impor dari permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan,” papar Menlu Saar.
Melalui unggahan di platform X yang dikutip dari Anadolu pada Rabu (26/08/2026), Saar mengonfirmasi keputusan penolakan tersebut.
"Perwakilan Belanda akan segera diusir dari Pusat Dukungan Internasional untuk Gaza di Kiryat Gat," ucap Gideon Saar pada sebuah postingan di platform X, dipansir dari Anadolu, Rabu (26/08/2026).
Saar menjelaskan kalau keputusan drastis ini merupakan arahan langsung dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Hal ini dipicu oleh aksi yang ia sebut sebagai serangkaian tindakan dari Pemerintah Belanda yang dipandang bertentangan dengan kepentingan Israel.
Balasan Aksi Impor
Bagi pihak Israel, pemicu utamanya adalah regulasi baru yang disahkan oleh parlemen Belanda.
Saar menambahkan, langkah terbaru tersebut berupa pengesahan regulasi yang melarang perdagangan barang-barang produksi pemukim Israel di wilayah pendudukan Yudea dan Samaria (Tepi Barat), Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan, dengan pemberlakuan efektif per bulan depan.
Untuk diketahui, pusat komando di Kiryat Gat yang secara resmi bernama Pusat Koordinasi Sipil-Militer merupakan badan yang didirikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat (AS). Tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza serta memantau penerapan rencana perdamaian yang digagas AS.
Batas Waktu Pengusiran
Terkait keputusan pengusiran ini, Saar menyampaikan kalau Kedutaan Besar Belanda di Israel dan pihak AS sudah diberi tahu sejak Selasa malam.
"Perwakilan Belanda telah diperintahkan untuk meninggalkan Israel dalam waktu satu minggu," sambung Saar.
Tak berhenti di situ, Saar juga melontarkan tuduhan keras terhadap situasi di negeri belanda tersebut.
"Kebijakan anti-Israel pemerintah Belanda telah disertai dengan gelombang antisemitisme dan boikot yang belum pernah terjadi sebelumnya di Belanda," papar Saar.
Ia melempar warning keras bagi pihak manapun yang berseberangan dengan negaranya.
"Pesan kami jelas: Mereka yang bertindak melawan Israel tidak akan memiliki pijakan di wilayah ini. Israel tidak akan membiarkan langkah-langkah diambil terhadapnya tanpa adanya tanggapan," lanjut Saar.
Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang Belanda belum memberikan tanggapan atau komentar resmi terkait langkah pengusiran tersebut.
Pelarangan Produk Ilegal
Sebelumnya, Pemerintah Belanda pada akhir Juli 2026 secara resmi memutuskan untuk melarang impor, pembelian, maupun penjualan produk-produk yang berasal dari permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina. Aturan hukum ini dijadwalkan bakal aktif berlaku mulai 22 September 2026.
Skema Perdamaian Gaza
Di sisi lain, perkembangan geopolitik di kawasan tersebut terus bergerak. Pada 31 Juli 2026, Dewan Perdamaian merilis dokumen berjudul "Peta Jalan untuk Menyelesaikan Implementasi Rencana Perdamaian Komprehensif Presiden Trump di Gaza".
Dokumen tersebut merinci kalau skenario perdamaian mencakup penyerahan kendali administrasi Gaza kepada kelompok teknokrat Palestina serta pengerahan pasukan keamanan internasional.
Peta jalan itu juga mengusulkan pengalihan administrasi Gaza kepada komite teknokratis Palestina serta pengerahan pasukan stabilisasi internasional.
Senjata-senjata yang ada nantinya diusulkan berada di bawah wewenang komite nasional pengawas wilayah dengan supervisi internasional, sambil menjalankan proses rekonstruksi kawasan.
Pusat Koordinasi Sipil-Militer di Kiryat Gat, Israel selatan, sendiri dibentuk dengan keterlibatan 40 negara dan organisasi internasional. Fokus utamanya adalah memantau gencatan senjata di Gaza, memfasilitasi alur penyaluran bantuan kemanusiaan, hingga merancang skenario fase pascaperang.Konflik ini memakan korban jiwa yang sangat besar. Israel telah melancarkan serangan di Gaza sejak 8 Oktober 2023. Berdasarkan data resmi pihak Palestina, aksi militer tersebut telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 174.000 lainnya, di mana mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak-anak. (nAD/RaM).
