SPPG Wajib Belanja di Kopdes Merah Putih dan Usaha di Desa, Langgar Aturan Bisa Kena Sanksi!
astakom.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), tegaskan kalau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus beli kebutuhan dapur di Koperasi Merah Putih. Zulhas bilang kalau SPPG nggak boleh mencari pasokan bahan baku di luar wilayah setempat.
Aturan ini bakal diberlakukan secara ketat, bahkan jika melanggar ketentuan itu bakal dikenakan konsekuensi sanksi administratif hingga penutupan operasional.
Zulhas bilang pengetatan aturan rantai pasok dalam pelaksanaan program prioritas nasional ini dilakukan agar program bisa memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat perdesaan.
"Saya kira mengenai Koperasi Desa Merah Putih, Kelurahan Merah Putih dan itu (nanti selaras dengan kebutuhan) SPPG. Karena program MBG itu, saya juga koordinatornya, saya sudah buat aturan. SPPG tidak boleh beli selain dari usaha yang ada di desa itu. Kalau dia melanggar, bisa SP1, SP2, SP3 bisa ditutup. Jadi SPPG harus beli dari Kopdes, Bumdes, atau usaha desa itu usaha lainnya tetapi dari desa yang bersangkutan," kata Zulhas di seminar nasional tentang Koperasi Desa Merah Putih di Maluku Utara, dikutip astakom.com pada Jumat (07/08/2026).
Fungsi ganda Kopdes
Menurutnya, kehadiran Kopdes Merah Putih merupakan pilar infrastruktur ekonomi kerakyatan. Bahkan keberadaannya memegang fungsi ganda yaitu sebagai pengendali distribusi bantuan pemerintah sekaligus pembeli atau off-taker yang menjamin hasil produksi para petani dan nelayan supaya punya kepastian pasar.
Dalam fungsinya sebagai infrastruktur pemerintah, Zulhas tekankan kalau Kopdes dicreat sebagai penyalur semua bantuan pemerintah. Baik itu program keluarga harapan, bantuan tunai sampai bantuan beras.
Keinginan Presiden Prabowo menyejahterakan petani
Dia juga bilang kalau dengan adanya Kopdes Merah Putih keinginan Presiden Prabowo untuk menyejahterakan nelayan dan petani bisa terwujud.
Presiden Prabowo nggak mau melihat petani dan nelayan rugi karena hasil panennya nggak terserap dan tersalurkan dengan maksimal.
Perputaran modal di akar rumput lebih terarah
"Presiden tidak ingin nelayan yang sudah rajin melaut, petani yang sudah rajin tanam padi, begitu panen enggak ada yang membeli, atau dia rugi, maka Kopdes akan berfungsi sebagai off-taker. Bisa beli ikannya, bisa beli gabahnya, bisa beli jagungnya. Jadi, ada dua, sebagai off-taker dan sebagai infrastruktur pemerintah," kata Zulhas.
Lewat integrasi itu, perputaran modal di tingkat akar rumput diyakini pemerintah menjadi terarah.
"Jadi, fungsi koperasi desa nanti akan sangat kuat," katanya. (Shnty/aNs)
Gen Z Takeaway
Zulhas menegaskan SPPG wajib belanja bahan baku dari Kopdes, Bumdes, atau usaha di desa setempat. Kalau ngeyel cari pasokan dari luar, siap-siap kena SP1 sampai SP3 bahkan ditutup. Skema ini dibuat supaya duit program MBG ikut muter di desa dan petani-nelayan punya market yang lebih pasti.
