Gerindra Push Panja Lobster: Regulasi Jangan Bikin Nelayan Lelah, Harus Pro-Rakyat!
astakom.com, Jakarta — Isu Benih Bening Lobster (BBL) lagi trending lagi nih di DPR. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, Melati, lagi spill rencana buat bikin Panitia Kerja (Panja).
Tujuannya? Biar tata kelola laut kita nggak makin semrawut dan beneran berpihak sama kesejahteraan nelayan, bukan cuma omong doang.
Menurutnya Pembentukan Panja diharapkan tidak hanya menjadi forum pembahasan, tapi juga menghasilkan kebijakan konkret yang mampu menjawab persoalan klasik di sektor kelautan, sekaligus memastikan sumber daya laut dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat pesisir.
Adanya hambatan serius dalam akses dan pemanfaatan BBL
Legislator Partai Gerindra ini menyebutkan, berbagai aspirasi nelayan dan pembudidaya selama ini menunjukkan adanya hambatan serius dalam akses dan pemanfaatan BBL.
“Permen (Peraturan Menteri) atau peraturan perundang-undangan yang tidak memihak masyarakat artinya itu bertentangan dengan Pasal 33 UUD dan tidak sesuai Asta Cita Presiden Prabowo. Kita satu suara satu semangat artinya kalau diperlukan Panja lobster ini mari kita lakukan kita satu semangat menjalankan amanat UUD Pasal 33 ayat 3,” ujar Melati saat audiensi Komisi IV DPR bersama Kelompok Pembudidaya Benih Lobster di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4)
Kader dari partai yang dipimpin Prabowo Subianto ini menegaskan, komunikasi intens dengan nelayan di berbagai daerah memperlihatkan kondisi lapangan yang semakin berat. Penurunan hasil tangkapan memaksa nelayan melaut lebih jauh, bahkan melampaui batas yang diatur dalam regulasi.
“Percakapan antara saya dengan para nelayan, mereka menjalani hari-hari untuk mendapatkan ikan yang semakin lama semakin sulit. (Mereka) harus berjalan lebih dari 12 mil, padahal itu sangat dilarang di perundang-undangan tetapi mereka harus melanjutkan hidup mereka. Kalau benar itu ada di dapil maka saya yakin untuk mendorong agar para nelayan bisa mengambil benurnya untuk kesejahteraan,” tandasnya.
Panja jadi solusi strategis
Bukan hanya Melati. Dorongan pembentukan Panja juga datang dari anggota Komisi IV DPR RI lainnya, T. A. Khalid. Ia menilai Panja menjadi solusi strategis untuk memperbaiki tata kelola sektor lobster secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.
“Kami mendorong pembentukan Panja untuk kita atur tata kelola yang lebih baik. Sehingga petani nelayan sejahtera, budidaya bisa hidup dan pajak negara bisa masuk kan itu harapan kita semua, tidak cukup di ruang forum ini. Maka sekali lagi saya sarankan ini Panja solusinya,” serunya. (aNs/aRsp)
Gen Z Takeaway
Intinya, para wakil rakyat ini lagi mau nge-fix aturan lobster biar nelayan nggak terus-terusan jadi "sad boy" di laut sendiri. Semangatnya: Nelayan untung, negara juga untung!
