IEU-CEPA Disepakati, Begini Harapan Sri Mulyani untuk Ekonomi RI
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyambut positif babak disepakatinya Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyambut positif babak disepakatinya Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmennya untuk menutup semua celah-celah kebocoran pada penerimaan negara, termasuk penerimaan pajak.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong penguatan sistem pertukaran data secara otomatis dan reguler untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak yang lebih berkualitas.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, pada Selasa (9/7) sore.
Komisi XI DPR RI menyetujui target defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar 2,48 persen hingga 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati angkat bicara perihal ancaman Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap negara-negara anggota BRICS.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 mencapai 5,2 hingga 5,8 persen, sebagaimana tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026.
Pemerintah Indonesia bergerak cepat dalam merespons berbagai tekanan global, yang salah satunya dipicu oleh melemahnya sejumlah indikator internasional, termasuk pelemahan aktivitas manufaktur dan fluktuasi harga komoditas.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan komitmennya untuk menjaga ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tetap tumbuh di kisaran 5 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang dinilai tidak mampu menjalankan fungsinya secara efektif dalam merespons meningkatnya ketegangan perdagangan internasional.