Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati memberi pesan kuat kepada para Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI dalam pembekalan yang digelar Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Rabu (30/7).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa keberhasilan Indonesia dalam menegosiasikan penurunan tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS) menjadi 19 persen akan memberikan dampak positif terhadap kinerja sektor-sektor padat karya nasional.
Pemerintah tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bertahan di kisaran 5 persen pada kuartal II 2025, meski tantangan global semakin kompleks akibat perang tarif dan konflik geopolitik. Konsumsi rumah tangga dan belanja negara disebut menjadi kunci utama ketahanan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa hingga 14 Juli 2025, penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun atau setara 58,46 persen dari total pagu anggaran.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa hingga akhir Juni 2025, pemerintah telah merealisasikan belanja sebesar Rp13,6 triliun atau sekitar 55,6 persen dari total pagu anggaran paket stimulus ekonomi yang disiapkan sebesar Rp24,44 triliun.
astakom, Jakarta - Pemerintah secara resmi menerbitkan regulasi pembiayaan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyepakati kisaran asumsi dasar ekonomi makro yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas agar tetap menjaga kepercayaan pasar atau market confidence.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan capaian positif pengelolaan keuangan negara tahun 2024 dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (22/7).
Pemerintah resmi membuka pendaftaran seleksi anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) dari unsur profesional, untuk periode 2026–2031.
