DPR Resmi Sahkan RUU UU Perampasan Aset jadi Undang-Undang
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset setelah pembahasan panjang. Regulasi ini menjadi langkah baru untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset setelah pembahasan panjang. Regulasi ini menjadi langkah baru untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Rapat Paripurna DPR batal membahas usulan HMP setelah Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada MPR.
DPR memproses usulan HMP terkait polemik ijazah Gibran, sementara kabar pengunduran diri Wapres turut menjadi sorotan publik.
DPR akan memproses usulan HMP terhadap Wapres Gibran melalui rapat pimpinan dan Bamus sebelum dibawa ke paripurna pada Kamis (12/11), pukul 10.00 WIB besok.
DPR RI membuka masa sidang usai reses dengan agenda pembahasan RUU LLAJ dan RUU Perampasan Aset bersama pemerintah serta para ahli.
RUU Perampasan Aset resmi jadi usul DPR dan ditargetkan rampung 15 Desember 2026. Publik minta aturan ini tak jadi alat kekuasaan atau pemerasan aparat.
Abis dapet persetujuan dari Rapat Paripurna DPR, mekanisme ini bakal ditutup sama peresmian langsung dari Presiden.
DPR menerima 9.205 pengaduan warga dan menindaklanjutinya lewat 42 Panja serta 736 rapat kerja demi pengawasan yang berdampak nyata.
DPR sahkan Destry Damayanti, Aida S. Budiman, dan Solikin M. Juhro sebagai jajaran Dewan Gubernur BI periode 2026-2031 di Jakarta, Selasa (01/09/2026).
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Jumat (14/08/2026).