Ogah Berlutut ke AS, Prabowo Siapkan Indonesia Jadi Raja Baru?
Presiden RI Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan, bahwa Indonesia tidak akan berlutut pada Amerika Serikat (AS), meskipun dihantam dengan tarif tinggi sekalipun.
Presiden RI Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan, bahwa Indonesia tidak akan berlutut pada Amerika Serikat (AS), meskipun dihantam dengan tarif tinggi sekalipun.
Meski dunia diguncang perang tarif antara dua raksasa ekonomi, yakni Amerika Serikat dan China, Indonesia justru menunjukkan performa yang mencengangkan.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listyanto mendukung Pemerintah Indonesia yang memilih negosiasi dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Pemerintah Amerika Serikat (AS).
Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal perang dagang yang dipicu kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berdampak terhadap rantai pasok global, nilai tukar rupiah terhadap dolar, hingga risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
Aset kripto, terutama Bitcoin, kembali mencuri perhatian para investor global sebagai alternatif aset lindung nilai (safe haven), imbas memanasnya perang dagang AS-Tiongkok.
Di balik panasnya hubungan dua negara raksasa ini, ada fakta menarik yang bikin isu perang dagang ini makin seru, dimana Donald Trump dan Xi Jinping ternyata sama-sama berzodiak Gemini.
Tim delegasi Indonesia yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertolak ke AS pada Rabu (16/4) untuk melakukan pertemuan dengan utusan Presiden AS, Donald Trump.
OJK mendukung langkah pemerintah yang lagi sibuk negosiasi dan cari cara untuk mengurangi dampak dari tarif resiprokal yang diluncurkan AS. Bagi OJK, menjaga stabilitas keuangan, bikin pasar tetap percaya diri, dan mempertahankan laju ekonomi menjadi hal penting.
Kabar baik ini juga berlaku untuk Indonesia, yang sebelumnya dikenai tarif sebesar 32 persen. Tapi berbeda halnya dengan China. Negeri Tirai Bambu itu justru dikenai tarif baru yang jauh lebih tinggi, mencapai 125 persen.
Sri Mulyani pun menjelaskan, tarif resiprokal yang ditetapkan AS terhadap 60 negara termasuk Indonesia tidak menggambarkan cara perhitungan ekonomi.