Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati menyoroti ketegangan geopolitik global dan risiko ekonomi dunia yang kini semakin meruncing. Untuk itu, ia menyatakan Indonesia akan mengambil jalan kolaborasi strategi antara pemangku kepentingan.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen kuat Indonesia dan Australia untuk memperkuat hubungan ekonomi melalui peninjauan ulang Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).
Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati mendorong pengembangan kerja sama di sektor perdagangan dan investasi untuk menciptakan berbagai peluang yang saling menguntungkan bagi semua.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengumumkan realisasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Sembako yang sampai periode 9 Juli 2025 telah mencapai Rp20,26 triliun.
Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp6,88 triliun kepada 11,4 juta pekerja dalam kurun waktu 23 Juni hingga 1 Juli 2025.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa keuangan negara bukan hanya soal angka, tapi instrumen penting menjaga kepercayaan rakyat terhadap negara.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Surat Berharga Negara (SBN) bukanlah beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan instrumen investasi yang aman dan strategis.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menunjuk platform lokapasar (marketplace), termasuk mereka yang berasal dari luar negeri untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) 22 dari para pedagang daring (online).
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat strategi perpajakan di sektor digital, guna mengoptimalkan penerimaan negara.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati resmi menetapkan ketentuan baru yang mewajibkan penyelenggara marketplace alias perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pedagang online di dalam negeri.
