Kemenkeu Luncurkan Taxpayers’ Charter, Tegaskan Delapan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi merilis Taxpayer’ Charter atau Piagam Wajib Pajak.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi merilis Taxpayer’ Charter atau Piagam Wajib Pajak.
Pemerintah resmi membuka pendaftaran seleksi anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) dari unsur profesional, untuk periode 2026–2031.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyerukan reformasi sistem perpajakan global yang lebih adil dalam forum Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Zimbali, Afrika Selatan, baru-baru ini.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati memaparkan strategi Indonesia dalam menghadapi tantangan pembiayaan pembangunan saat menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 di Afrika Selatan
Kanada mulai melirik Indonesia sebagai mitra dagang potensial, sebagai bagian dari langkah strategi diversifikasi perdagangan untuk menghadapi ancaman perang dagang global.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati menyoroti ketegangan geopolitik global dan risiko ekonomi dunia yang kini semakin meruncing. Untuk itu, ia menyatakan Indonesia akan mengambil jalan kolaborasi strategi antara pemangku kepentingan.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen kuat Indonesia dan Australia untuk memperkuat hubungan ekonomi melalui peninjauan ulang Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).
Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati mendorong pengembangan kerja sama di sektor perdagangan dan investasi untuk menciptakan berbagai peluang yang saling menguntungkan bagi semua.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengumumkan realisasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Sembako yang sampai periode 9 Juli 2025 telah mencapai Rp20,26 triliun.
Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp6,88 triliun kepada 11,4 juta pekerja dalam kurun waktu 23 Juni hingga 1 Juli 2025.