Habiburokhman: DPR Sudah Lakukan yang Terbaik dalam Pembentukan UU Perampasan Aset

Penulis:
Sabtu, 21 November 2026 | 06:03 WIB
Habiburokhman: DPR Sudah Lakukan yang Terbaik dalam Pembentukan UU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman [Dok. DPR RI]

astakom.com, Jakarta — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa DPR telah mengupayakan proses terbaik dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). 

Laporan itu berkaitan dengan proses penyusunan RUU Perampasan Aset yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11/2026).

“Tidak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tetapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

DPR sebut pembahasan RUU sudah transparan

Habiburokhman menjelaskan, proses penyusunan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka. Menurutnya, draf awal aturan tersebut sudah dipublikasikan melalui situs resmi DPR sejak penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam pembahasan tingkat panitia kerja (panja).

Ia juga memastikan seluruh tahapan pembahasan dapat diakses publik. Mulai dari rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat kerja, rapat tim perumus dan sinkronisasi, rapat panja, pembahasan DIM, hingga pengambilan keputusan dan pengesahan dalam rapat paripurna.

Seluruh proses tersebut turut diliput media massa dan disiarkan secara langsung melalui kanal media DPR.

“Jadi kurang terbuka apa lagi?” kata Habiburokhman yang juga menjabat sebagai Ketua Panja RUU Perampasan Aset.

ICW disebut tak pernah ajukan diri jadi narasumber

Menanggapi kritik soal tidak dilibatkannya ICW sebagai narasumber, Habiburokhman mengatakan Komisi III DPR memprioritaskan pihak-pihak yang lebih dulu mengajukan diri untuk memberikan masukan.

Ia menyebut ada sekitar 90 pihak yang mendaftarkan diri sebagai narasumber. Namun, karena keterbatasan waktu, Komisi III hanya bisa mengakomodasi 87 pihak. Sementara itu, pihak yang belum mendapat kesempatan diminta menyampaikan masukan secara tertulis.

“Masalahnya, ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Kalau kami mengundang mereka, tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan, tetapi belum sempat diundang,” ujarnya.

Habiburokhman menambahkan, ICW juga tidak pernah mengirimkan masukan tertulis selama pembahasan RUU Perampasan Aset berlangsung.

ICW Laporkan Pimpinan DPR ke MKD

Sebagai informasi, sebelumnya ICW melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke MKD DPR pada Kamis (19/11/2026).

ICW menduga terdapat pelanggaran etik dalam proses penyusunan RUU Perampasan Aset. Salah satu persoalan yang disoroti adalah penerapan prinsip partisipasi publik dalam pembahasan regulasi tersebut.

Laporan ini menjadi bagian dari sorotan terhadap proses legislasi RUU Perampasan Aset, terutama terkait keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan sebelum aturan disahkan. (aLf/RaM)

Gen Z Takeaway

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan penyusunan RUU Perampasan Aset telah dilakukan secara terbuka dan melibatkan puluhan narasumber. Ia menyebut ICW tidak pernah mengajukan diri maupun mengirimkan masukan tertulis. Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan ICW terhadap dirinya dan Ketua DPR Puan Maharani ke MKD terkait dugaan pelanggaran etik dan prinsip partisipasi publik dalam proses legislasi.

Habiburokhman UU Perampasan aset RUU perampasan aset DPR DPR RI

Infografis

Terkini