8 Poin Penting UU Perampasan Aset, dari Syarat hingga Pemberlakuan
astakom.com, Jakarta – DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Kamis (19/11/2026). Keputusan tersebut menjadi tahap penting setelah rancangan regulasi ini melalui proses pembahasan selama 18 tahun.
Meski telah disetujui DPR, ketentuan di dalamnya belum otomatis berlaku. Pasal 74 dalam naskah yang disetujui mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah badan pengelola dan badan pengawas aset terbentuk. Artinya, masih ada tahapan lanjutan sebelum aturan tersebut dapat diterapkan.
Melansir laporan resmi Komisi III DPR RI dikutip pada Jumat, (20/11/2026), regulasi ini diarahkan untuk memperkuat pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Pengaturannya mencakup mekanisme perampasan, jenis kejahatan dan kekayaan yang masuk cakupan, perlindungan pihak terkait, hingga tata kelola aset setelah dirampas negara.
Berikut delapan poin penting dalam UU Perampasan Aset yang telah disetujui DPR.
1. Perampasan aset bisa dilakukan tanpa putusan pidana
Pasal 3 mengatur dua dasar perampasan aset. Pertama, berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana. Kedua, tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Mekanisme kedua dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture (NCB). Pendekatan ini memungkinkan proses perampasan aset dalam kondisi tertentu tetap berjalan meskipun belum ada putusan pidana terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan.
Namun, mekanisme tersebut bukan berarti negara dapat mengambil kekayaan seseorang secara sepihak. Laporan Komisi III DPR RI menjelaskan bahwa prosesnya mencakup sejumlah tahapan, yaitu:
- Penelusuran aset.
- Penghentian transaksi.
- Pemblokiran.
- Penyitaan.
- Pengajuan permohonan.
- Pemeriksaan di sidang pengadilan.
- Putusan pengadilan.
- Pelaksanaan putusan.
Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perampasan tanpa putusan pidana tetap melibatkan proses hukum dan pemeriksaan di pengadilan.
2. Ada tujuh kelompok tindak pidana yang masuk cakupan
UU Perampasan Aset tidak hanya menyasar kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi. Pasal 4 juga memasukkan enam kelompok tindak pidana lainnya sehingga terdapat tujuh kelompok secara keseluruhan, yaitu:
- Tindak pidana korupsi.
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
- Tindak pidana penyelundupan manusia.
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
- Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Khusus penipuan dan penggelapan, terdapat kriteria yang harus diperhatikan. Tidak semua perkara dengan jenis kejahatan tersebut otomatis masuk cakupan aturan karena terdapat persyaratan penggunaan teknologi informasi dan/atau dampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
3. Bukan cuma uang, ada empat kategori aset yang bisa dirampas
Pasal 5 mengatur empat kategori aset yang dapat menjadi objek perampasan. Cakupannya tidak terbatas pada uang hasil kejahatan, tetapi juga mencakup bentuk kekayaan lainnya.
- Aset hasil tindak pidana: Termasuk kekayaan yang telah dipindahtangankan atau dikonversi menjadi harta lain, seperti modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi.
- Alat atau sarana kejahatan: Berupa benda bergerak dan berwujud yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta berkaitan langsung dengan kejahatan tersebut.
- Aset hasil temuan: Kekayaan yang ditemukan dan diketahui berasal dari tindak pidana.
- Aset lain yang sah milik pelaku: Dapat digunakan untuk mengganti nilai aset hasil tindak pidana yang tidak dapat ditemukan atau dirampas, sesuai ketentuan dan putusan pengadilan.
Untuk kategori terakhir, Pasal 5 ayat (2) mensyaratkan pertimbangan kewajaran dan keseimbangan nilai aset. Ayat (3) juga mengatur bahwa perampasannya harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Ada pula ketentuan khusus bagi aset yang telah difungsikan atau dialihkan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, maupun fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4), perampasan terhadap aset tersebut tidak boleh mengubah fungsinya sehingga tetap dapat digunakan masyarakat.
4. Perampasan tanpa putusan pidana memiliki syarat dan batas Rp1 miliar
Mekanisme NCB tidak berlaku untuk semua perkara. Pasal 6 ayat (1) menetapkan lima kondisi yang memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku, yaitu:
- Tersangka atau terdakwa meninggal dunia.
- Tersangka atau terdakwa melarikan diri.
- Tersangka atau terdakwa mengalami sakit permanen.
- Pelaku tidak diketahui.
- Keberadaan pelaku tidak diketahui.
Selain memenuhi salah satu kondisi tersebut, aset yang menjadi objek perampasan harus bernilai paling sedikit Rp1 miliar.
Ketentuan batas nilai tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat (2). Sementara itu, Pasal 6 ayat (3) menyebutkan bahwa perubahan nilai minimum aset nantinya diatur melalui Peraturan Pemerintah.
Dengan demikian, perampasan tanpa putusan pidana memiliki persyaratan khusus. Mekanisme ini bukan kewenangan untuk mengambil seluruh kekayaan seseorang tanpa proses hukum.
5. Aset dirampas bukan berarti pelaku bebas dari hukuman
Perampasan aset dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal yang berbeda. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 yang menyebutkan:
"Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku."
Artinya, meskipun aset telah diproses melalui mekanisme tanpa putusan pidana, pertanggungjawaban hukum pelaku tetap dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Korban dan pihak ketiga yang beriktikad baik ikut dilindungi
Pemulihan aset tidak hanya berkaitan dengan pengembalian kerugian negara. Hak korban dan pihak ketiga yang memiliki iktikad baik juga menjadi bagian dari pengaturan dalam regulasi ini.
Dalam laporan resmi Komisi III DPR RI, perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik menjadi salah satu pokok pembahasan. Jaminannya mencakup kesempatan pembuktian yang berimbang.
Selain itu, regulasi ini diarahkan untuk mengoptimalkan pengembalian aset kepada korban tindak pidana dan pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat. Dengan begitu, proses perampasan tidak boleh mengabaikan hak pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
7. Presiden akan membentuk badan pengelola dan pengawas
Pengaturan aset tidak berhenti setelah kekayaan dinyatakan dirampas. Pengelolaannya juga membutuhkan mekanisme khusus agar aset tetap terjaga dan prosesnya dapat diawasi.
Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk Presiden. Sementara itu, Pasal 61 ayat (1) mengatur bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset juga dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden.
Dalam laporan Komisi III DPR RI, pengelolaan aset dirancang mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.
Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, juga menekankan pentingnya pencegahan penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan aturan tersebut.
"Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum," ujar Habiburokhman dalam laporan resmi Komisi III DPR RI.
8. Sudah disetujui DPR, tetapi belum langsung berlaku
Status regulasi ini perlu dibedakan antara persetujuan DPR, pengundangan, dan mulai berlakunya undang-undang.
Pada Kamis, (19/11/2026), DPR telah menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Keputusan tersebut merupakan tahap pengambilan keputusan tingkat II dalam proses pembentukan undang-undang.
Namun, persetujuan DPR tidak berarti seluruh ketentuannya langsung dapat diterapkan pada hari yang sama. Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah badan pengelola dan badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) terbentuk.
Selain itu, Pasal 72 menetapkan bahwa perampasan dan pengelolaan aset berdasarkan undang-undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang tersebut diberlakukan. Artinya, ketentuan ini tidak berlaku surut terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum pemberlakuannya.
Dengan demikian, setelah memperoleh persetujuan DPR, masih ada tahapan pengundangan dan persiapan kelembagaan sebelum aturan tersebut mulai diterapkan.
Delapan poin tersebut memperlihatkan bahwa UU Perampasan Aset tidak hanya mengatur jenis kekayaan yang dapat dirampas negara. Regulasi ini juga memuat batasan tindak pidana, persyaratan perampasan tanpa putusan pidana, perlindungan hak pihak lain, serta tata kelola aset setelah perampasan. (deA/aNs)
Gen Z Takeaway
Singkatnya, UU Perampasan Aset bukan berarti negara bisa langsung mengambil semua harta seseorang yang diduga melakukan kejahatan. Ada jenis tindak pidana, syarat nilai aset, proses pengadilan, serta perlindungan bagi korban dan pihak ketiga yang harus diperhatikan. Meski telah disetujui DPR, aturan ini masih menunggu pengundangan dan tahapan pemberlakuan sesuai ketentuan di dalamnya.








