Bukan Cuma Korupsi, Ini 7 Tindak Pidana yang Asetnya Bisa Dirampas Negara, Yuk Simak
astakom.com, Jakarta – Hasil kejahatan tak selalu berhenti pada hukuman bagi pelakunya. Negara juga dapat menelusuri dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu, mulai dari korupsi, narkotika, hingga penipuan berbasis teknologi informasi melalui Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.
DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Regulasi ini diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat, sekaligus memastikan aset yang berkaitan dengan kejahatan dapat ditangani melalui mekanisme hukum.
Melansir keterangan resmi DPR RI dikutip pada Jumat, (20/11/2026), Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa regulasi tersebut tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Bukan hanya korupsi, ini daftar kejahatannya
Cakupan tindak pidana dalam UU Perampasan Aset turut menjangkau sejumlah kejahatan yang berpotensi menimbulkan kerugian luas. Berikut tujuh jenis tindak pidana yang masuk dalam cakupan aturan tersebut:
- Tindak pidana korupsi, termasuk aset yang berkaitan dengan hasil kejahatan korupsi.
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika, yang berkaitan dengan aktivitas kejahatan narkoba.
- Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, termasuk aset yang berkaitan dengan pembiayaan kegiatan teror.
- Tindak pidana penyelundupan manusia.
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang berkaitan dengan praktik perdagangan dan eksploitasi manusia.
- Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan berbasis teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat, termasuk kejahatan yang memanfaatkan sarana digital.
Perluasan cakupan tersebut membuat mekanisme perampasan aset tidak hanya berkaitan dengan kejahatan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga tindak pidana yang berdampak terhadap masyarakat.
Bagaimana aset bisa dirampas negara?
Perampasan aset tidak berarti seluruh kekayaan seseorang bisa langsung diambil negara. Prosesnya harus melalui tahapan hukum, mulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan perampasan.
UU ini juga mengatur mekanisme non-conviction based (NCB), yaitu perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu yang diatur hukum.
Mekanisme tersebut tetap melibatkan pemeriksaan pengadilan, pembagian kewenangan, dan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan. Habiburokhman pun menegaskan bahwa aturan ini tidak boleh menjadi alat untuk kepentingan politik maupun tindakan sewenang-wenang.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” ujar Habiburokhman selaku Politisi Fraksi Partai Gerindra.
Aset hasil kejahatan bisa dikembalikan kepada korban
Selain memperkuat penindakan, UU Perampasan Aset juga menempatkan pemulihan kerugian sebagai salah satu tujuan utama. Aset yang berhasil dirampas diharapkan dapat dikembalikan kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik sesuai ketentuan hukum.
Dalam proses pembahasannya, Komisi III DPR RI telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal juga berkembang menjadi 74 pasal setelah melalui pembahasan dan penyempurnaan.
Melalui regulasi tersebut, DPR RI mendorong agar penanganan tindak pidana tidak hanya berujung pada hukuman pelaku, tetapi juga pemulihan kekayaan yang berkaitan dengan kejahatan sehingga manfaatnya dapat kembali kepada pihak yang berhak. (deA/RaM)
Gen Z Takeaway
Perampasan aset menjadi salah satu upaya agar hasil kejahatan tidak terus dinikmati pelaku. Cakupannya bukan hanya korupsi, tetapi juga narkotika, terorisme, perdagangan orang, hingga penipuan digital. Meski begitu, proses perampasan tetap harus mengikuti mekanisme hukum, melindungi hak pihak terkait, dan tidak boleh disalahgunakan.








