Polri Ikuti Perpol 4/2026 dalam Pembentukan Majelis Sidang Etik LSP terkait Penyadapan

Penulis:
Editor:
Rabu, 18 November 2026 | 10:32 WIB
Polri Ikuti Perpol 4/2026 dalam Pembentukan Majelis Sidang Etik LSP terkait Penyadapan
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan keterangan pers di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta. [Dok. Humas Polri]

astakom.com, Jakarta — Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan pembentukan majelis sidang etik terhadap Jenderal LSP, salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, akan mengikuti ketentuan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026.

Aturan tersebut menjadi acuan untuk menentukan komposisi anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP), termasuk pangkat personel yang akan mengadili LSP yang merupakan jenderal polisi bintang empat.

“Ini diatur dalam ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Tepatnya di Pasal 42 kalau tidak salah,” kata Trunoyudo di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Aturan pangkat majelis sidang etik LSP

Merujuk Pasal 42 ayat (3) peraturan tersebut, anggota KKEP harus memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah maksimal dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.

Trunoyudo menegaskan mekanisme itu akan diterapkan dalam persidangan etik terhadap LSP.

“Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan,” ujarnya.

Dua perwira tinggi dipecat dari Polri

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EHS, dan SU sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Divisi Propam Polri lebih dulu menggelar sidang KKEP terhadap AS pada Selasa (10/11/2026). Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Namun, AS menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sementara itu, pada Selasa ini, majelis KKEP juga menggelar sidang etik terhadap EHS. Hasilnya, EHS dijatuhi sanksi PTDH. Sama seperti AS, EHS turut mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Adapun sidang etik terhadap tersangka LSP dijadwalkan berlangsung pekan depan. Meski begitu, Polri belum mengumumkan tanggal pelaksanaan maupun susunan anggota majelis KKEP yang akan menangani persidangan tersebut. (aLf/aNs)

Gen Z Takeaway

Polri memastikan sidang etik Jenderal LSP pekan depan akan mengacu pada Perpol Nomor 4 Tahun 2026, termasuk aturan komposisi pangkat majelis KKEP. Sementara itu, AS dan EHS telah dijatuhi sanksi PTDH, tetapi keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut.

Polri penyadapan Penyadapan Ilegal Penyadapan Presiden Penyadapan Presiden Prabowo Subianto listyo sigit prabowo

Infografis

Terkini