Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Rombak 9 Aturan Kode Etik Polri

Penulis:
Editor:
Kamis, 19 November 2026 | 17:02 WIB
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Rombak 9 Aturan Kode Etik Polri
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. [Dok. Humas Polri]

astakom.com, Jakarta — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menetapkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 untuk merevisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Regulasi yang disahkan sekaligus diundangkan pada Senin (16/11/2026) tersebut membawa sembilan perubahan ketentuan. Pembaruannya mencakup pembatasan pihak yang boleh mengajukan banding, penyesuaian kualifikasi anggota majelis etik, serta kemungkinan penyelenggaraan sidang menggunakan media elektronik.

Kemunculan aturan ini juga tidak lepas dari rencana pemeriksaan etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir sebelumnya menyampaikan bahwa institusinya tengah menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Menurut Johnny, sosok yang diduga melakukan pelanggaran kali ini merupakan personel dengan pangkat tertinggi di lingkungan Polri, yakni jenderal bintang empat. Kondisi tersebut menjadi salah satu latar belakang penting dalam pembaruan mekanisme persidangan etik.

Berikut sembilan substansi yang mengalami perubahan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

1. Keluarga tak lagi punya kewenangan mengajukan banding

Pembaruan pertama menyentuh Pasal 1 angka 6 yang menjelaskan batasan mengenai banding. Pada regulasi sebelumnya, kesempatan mengajukan banding diberikan kepada pelanggar maupun keluarganya, termasuk pasangan, anak, dan orang tua.

Kini, kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan personel yang menjalani proses etik. Anggota keluarga tidak lagi tercantum sebagai pihak yang berhak mengajukan banding terhadap keputusan sidang.

2. Audit investigasi dilanjutkan melalui gelar perkara

Ketentuan kedua mengubah Pasal 15 dengan memasukkan ayat (4a). Melalui tambahan norma ini, laporan yang dihasilkan dari audit investigasi harus dibawa ke tahap gelar perkara. Pelaksanaannya melibatkan empat unsur di internal kepolisian, meliputi:

  • Inspektorat pengawasan.
  • Sumber daya manusia.
  • Fungsi hukum.
  • Profesi dan pengamanan (Propam).

Pengaturan tersebut mempertegas koordinasi lintas fungsi dalam proses penanganan laporan hasil audit investigasi di tubuh Polri.

3. Surat panggilan harus disampaikan tiga hari kalender sebelumnya

Penyesuaian ketiga dilakukan terhadap Pasal 19 ayat (5), terutama menyangkut jadwal penyampaian surat panggilan pemeriksaan.

Sebelumnya, Polri diwajibkan mengirimkan surat tersebut paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan dilaksanakan.

Dalam ketentuan anyar, tenggat waktunya berubah menjadi tiga hari kalender. Artinya, hari Sabtu, Minggu, maupun hari libur tetap masuk dalam penghitungan waktu.

4. Majelis etik tak harus berisi personel berpangkat setara

Salah satu perubahan yang cukup signifikan muncul dalam Pasal 42 ayat (3) mengenai susunan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Regulasi terdahulu mensyaratkan anggota KKEP memiliki pangkat minimal setara atau lebih tinggi daripada personel yang diperiksa.

Persyaratan tersebut kini dibuat lebih fleksibel. Anggota majelis diperbolehkan memiliki pangkat:

  • Satu tingkat di atas terduga pelanggar.
  • Setara dengan pangkat terduga pelanggar.
  • Paling rendah dua tingkat di bawah terduga pelanggar.

Perubahan ini membuka kemungkinan pembentukan majelis etik untuk memeriksa personel dengan pangkat tertinggi sekalipun. Dengan begitu, ketentuan tersebut turut mengakomodasi proses persidangan terhadap jenderal bintang empat seperti Listyo Sigit.

5. Kehadiran dalam sidang etik tak wajib tatap muka

Polri juga mengubah ketentuan kehadiran terduga pelanggar dalam persidangan melalui revisi Pasal 59 ayat (2).

Jika sebelumnya personel yang diperiksa harus datang langsung ke ruang sidang KKEP, aturan terbaru memberikan alternatif kehadiran menggunakan media elektronik.

Meski demikian, mekanisme virtual bukan pilihan yang bisa digunakan secara sepihak. Pelaksanaannya tetap harus memperoleh izin dari Ketua KKEP.

Dengan demikian, penggunaan konferensi video dalam persidangan tetap berada di bawah kewenangan pimpinan majelis etik.

6. Susunan anggota majelis banding mendapat penyesuaian

Perubahan berikutnya menyentuh Pasal 74 ayat (3), yang mengatur kualifikasi kepangkatan anggota KKEP Banding.

Sebelumnya, personel yang duduk dalam majelis banding diwajibkan mempunyai pangkat sama atau lebih tinggi daripada anggota yang mengajukan banding.

Melalui regulasi baru, ketentuan itu diperluas. Anggota KKEP Banding kini dapat berasal dari personel dengan pangkat satu tingkat lebih tinggi, setara, maupun maksimal dua tingkat di bawah pelanggar.

Penyesuaian tersebut mengikuti pola persyaratan yang juga diterapkan terhadap susunan majelis etik pada pemeriksaan tingkat pertama.

7. Durasi maksimal patsus berubah menjadi 20 hari kalender

Perubahan ketujuh berkaitan dengan Pasal 98 ayat (4), yang mengatur penempatan anggota Polri di tempat khusus atau patsus.

Regulasi lama menetapkan batas penempatan paling lama 30 hari kerja. Namun, ketentuan terbaru mengubah durasi maksimalnya menjadi 20 hari kalender.

Perbedaan ini terletak pada dasar penghitungan waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penempatan khusus.

8. Pengaturan patsus pada pasal 109 ikut direvisi

Penyesuaian kedelapan dilakukan terhadap Pasal 109 ayat (1). Pasal ini juga mengatur mekanisme penempatan personel kepolisian di tempat khusus.

Jika sebelumnya durasi penempatan dihitung menggunakan hari kerja, regulasi terbaru menetapkan batas maksimal selama 20 hari kalender.

Dengan perubahan tersebut, penghitungan masa patsus pada pasal ini mengikuti ketentuan waktu yang telah disesuaikan.

9. Rumusan ancaman pidana dalam syarat pengunduran diri diperbarui

Poin terakhir menyasar Pasal 111 ayat (2) huruf c yang membahas persyaratan pengajuan pengunduran diri.

Dalam ketentuan lama, rumusan yang digunakan berkaitan dengan ancaman pidana maksimal lima tahun.

Sementara itu, Perpol terbaru mengubah ketentuannya menjadi ancaman pidana lima tahun atau lebih.

Pembaruan ini berkaitan dengan penyempurnaan persyaratan pengunduran diri bagi anggota Polri. Namun, perubahan tersebut tidak berarti setiap personel yang memenuhi kriteria otomatis diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH). (aLf/aNs)

Gen Z Takeaway

Penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 membawa sembilan pembaruan dalam mekanisme penegakan kode etik Polri, mulai dari pembatasan hak banding, penyesuaian susunan majelis, hingga pelaksanaan sidang secara daring. Perubahan ini menjadi sorotan karena turut mengakomodasi proses sidang etik terhadap personel berpangkat tinggi, termasuk jenderal bintang empat seperti mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

listyo sigit prabowo Sidang Etik Sidang Kode Etik Polri Kapolri Suyudi Ario Seto

Infografis

Terkini