Kemkomdigi dan KemenPPPA Ajak Big Tech Ikut Lindungi Anak di Media Sosial
astakom.com, Jakarta – Ruang digital memang membuka banyak akses informasi bagi anak-anak. Namun, keamanan saat menggunakan media sosial masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Kondisi ini turut menjadi perhatian Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
Melansir dari siaran pers resmi Kemkomdigi yang diterbitkan pada Senin (16/11/2026), kedua kementerian tersebut memperkuat kolaborasi untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik di ruang digital maupun lingkungan masyarakat.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah keterlibatan perusahaan teknologi besar atau Big Tech dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa tanggung jawab melindungi anak tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran perusahaan teknologi dan masyarakat.
Big Tech ikut diminta bertanggung jawab
Menurut Meutya, perusahaan teknologi yang menjalankan layanan di Indonesia perlu mengambil bagian dalam membekali anak-anak dengan pemahaman mengenai penggunaan teknologi secara aman.
Literasi digital tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah. Perusahaan yang menyediakan platform digital juga memiliki peran dalam membangun lingkungan daring yang lebih memperhatikan keamanan penggunanya.
“Literasi digital kepada generasi muda tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tapi juga para perusahaan-perusahaan besar atau Big Tech yang beroperasi di Indonesia,” jelas Meutya.
Ia juga menyoroti pengalaman anak-anak yang masih merasa belum aman ketika mengakses media sosial. Padahal, platform digital tetap dibutuhkan sebagai salah satu sarana untuk memperoleh informasi.
Karena itu, peningkatan literasi digital menjadi bagian penting agar anak-anak dapat memahami cara memanfaatkan teknologi secara lebih bijak, aman, dan bertanggung jawab.
“Anak-anak merasa bahwa dirinya tidak aman atau belum aman ketika berada di media sosial. Anak-anak merasa media sosial bisa lebih baik lagi karena mereka juga perlu mendapatkan informasi-informasi. Dan anak-anak merasa literasi yang dijalankan harus lebih banyak lagi,” ungkap Meutya.
PP TUNAS butuh dukungan masyarakat
Selain mendorong keterlibatan perusahaan teknologi, Kemkomdigi juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.
Regulasi tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat pelindungan anak di ruang digital. Namun, pelaksanaannya juga membutuhkan partisipasi masyarakat agar upaya perlindungan dapat menjangkau lingkungan yang lebih luas.
Meutya mengingatkan bahwa anak-anak termasuk kelompok rentan sehingga perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan bersama.
“Regulasi PP TUNAS perlu didukung oleh gerakan masyarakat karena anak-anak adalah kelompok rentan yang harus dilindungi,” tegas Meutya.
Pencegahan kekerasan dimulai dari lingkungan sekitar
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan bahwa kerja sama dengan Kemkomdigi akan diperkuat untuk memperluas gerakan pencegahan kekerasan terhadap anak hingga tingkat masyarakat paling bawah.
Fokusnya bukan hanya melindungi anak dari tindakan kekerasan, tetapi juga mencegah anak terlibat sebagai pelaku. Dengan begitu, upaya pencegahan tidak berhenti pada penanganan kasus, melainkan turut membangun kesadaran sejak dini.
“KPPA dengan Komdigi akan memperkuat kolaborasi untuk mencegah kekerasan terhadap anak-anak ataupun kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak,” terang Arifah.
Arifah juga menilai bahwa kebiasaan saling menghargai, menjaga, dan menyayangi perlu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari anak. Salah satu pendekatan yang disorot adalah menumbuhkan empati agar anak lebih memahami perasaan dan menghormati sesamanya.
“Hari ini kita mempunyai komitmen bersama bagaimana ini menjadi gerakan bersama-sama untuk menumbuhkan kesadaran saling menjaga, saling menyayangi, rukun sama teman, seperti yang selalu disampaikan oleh Mendikdasmen. Jadi kalau sudah ada rasa empati maka insyaallah kekerasan itu tidak akan terjadi lagi,” kata Arifah.
Ia berharap kolaborasi kedua kementerian tersebut tidak hanya berjalan di tingkat nasional, tetapi juga dapat diteruskan hingga daerah sehingga gerakan pencegahan kekerasan terhadap anak bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Jadi mudah-mudahan gerakan ini bisa berlanjut. Bukan hanya di tingkat nasional saja, tapi ini bisa sampai ke tingkat daerah,” tutup Arifah.
Kolaborasi Kemkomdigi dan KemenPPPA ini menyoroti bahwa pelindungan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan teknologi, keluarga, hingga masyarakat. Keamanan anak di ruang digital dan lingkungan sehari-hari menjadi bagian dari upaya pencegahan kekerasan yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. (deA/aNs)
Gen Z Takeaway
Anak-anak bukan cuma perlu akses ke dunia digital, tetapi juga harus merasa aman saat menggunakannya. Karena itu, literasi digital, tanggung jawab platform teknologi, dan kepedulian lingkungan sekitar sama-sama punya peran penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak.









