Polri Gelar Sidang Etik Irjen EHS terkait Penyadapan Ilegal Dipimpin Komjen Hendro Pandowo

Penulis: Alfian Tegar
Editor: Henni Rachma Sari
Selasa, 17 November 2026 | 12:12 WIB
Polri Gelar Sidang Etik Irjen EHS terkait Penyadapan Ilegal Dipimpin Komjen Hendro Pandowo
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan keterangan pers di Gedung Divpropam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). [Dok. Humas Polri]

astakom.com, Jakarta — Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS. Persidangan ini merupakan bagian dari penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, sidang dimulai pukul 09.00 WIB di Gedung Divpropam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

“Tadi sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar EHS,” katanya.

Persidangan dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo yang bertindak sebagai ketua sekaligus anggota. Posisi wakil ketua merangkap anggota dijabat Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan.

Adapun tiga anggota komisi lainnya adalah Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.

Dugaan pelanggaran saat bertugas di Bareskrim

Trunoyudo mengungkapkan, pemeriksaan etik terhadap EHS mencakup dugaan penyalahgunaan wewenang, perilaku tidak profesional, hingga tindakan yang tidak sesuai prosedur.

Selain itu, EHS juga diduga melakukan akses ilegal dengan memanfaatkan akses di Bagian Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri. Dugaan tersebut mencakup periode ketika EHS menjabat sebagai Kabag Monitoring maupun saat menjadi Plt. Kabag Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri.

Trunoyudo menegaskan, seluruh tahapan persidangan akan dijalankan secara profesional, prosedural, dan proporsional. Penanganannya juga mengedepankan objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas.

Ia memastikan penegakan kode etik di lingkungan Polri tidak memberikan ruang bagi impunitas atau perlakuan khusus terhadap anggota tertentu.

“Tentunya Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” katanya.

AS sudah dijatuhi sanksi PTDH

Dalam perkembangan sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Divpropam Polri sebelumnya juga telah menyidangkan AS melalui mekanisme KKEP pada Selasa (10/11). Hasil persidangan tersebut berujung pada sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Meski demikian, AS menyatakan tidak menerima putusan tersebut dan memilih menempuh upaya banding. (aLf/RaM)

Gen Z Takeaway

Sidang etik terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS menjadi perkembangan baru dalam penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal. Divpropam mendalami dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, hingga akses ilegal di lingkungan Bareskrim. Polri menegaskan penegakan kode etik berlaku setara tanpa memandang pangkat dan jabatan, menyusul sanksi PTDH terhadap tersangka AS yang kini mengajukan banding.

penyadapan Penyadapan Ilegal Polri Penyadapan Presiden Propam Polri

Infografis

Terkini