Menko Yusril Spill Aturan Pengusulan Cawapres Pengganti, Tokoh Independen Bisa Masuk

Penulis: Shintya
Editor: Anri Syaiful
Selasa, 17 November 2026 | 15:15 WIB
Menko Yusril Spill Aturan Pengusulan Cawapres Pengganti, Tokoh Independen Bisa Masuk
Yusril Spill Aturan Pengusulan Cawapres Pengganti, Tokoh Independen Bisa Masuk (astakom/shintya)

astakom.com, Jakarta - Calon wakil presiden (cawapres) pengganti yang nantinya akan dipilih oleh Presiden tidak harus berasal dari kader internal partai politik. Sosok tersebut terbuka luas untuk diusulkan dari kalangan luar partai atau tokoh independen yang dinilai pantas oleh partai pengusung.

Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026).

Menurut Yusril, prosedur pengusulan cawapres ini bisa merujuk pada mekanisme partai politik pengusung atau gabungan partai pengusung pada Pilpres tahun 2024 yang lalu, jika kasus serupa terjadi di waktu-waktu yang lain.

"Jadi calon wakil presiden itu boleh diusulkan, diusulkan oleh salah satu atau gabungan dari partai pengusung Pilpres tahun yang lalu, tahun 2024. Begitupun kalau terjadi kasus yang sama di waktu-waktu yang lain, itu prosedur saja," kata Yusril menjelaskan landasan prosedural penentuan cawapres.

Peluang calon wapres terbuka lebar

Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa ruang bagi partai politik pengusung untuk menjaring figur di luar anggota partai mereka sangat terbuka lebar.

Partai atau koalisi partai pengusung dapat mengajukan nama tokoh tertentu kepada presiden apabila figur tersebut dinilai memiliki kualifikasi dan kepantasan untuk menduduki kursi wakil presiden. Namun, ia menekankan bahwa kewenangan akhir untuk memutuskan tetap berada di tangan presiden.

"Tapi partai, salah satu partai pengusung ataupun gabungan partai pengusung itu, menurut pendapat saya ini ya, dia boleh saja mengusulkan orang yang bukan dari anggota partainya," katanya.

Partai bisa usul nama ke Presiden

"Bisa saja diusulkan kepada presiden mungkin dia seorang tokoh yang dinilai oleh salah satu partai atau gabungan partai pengusung itu pantas untuk dicalonkan sebagai wakil presiden. Namanya diserahkan kepada presiden, tapi yang memutuskan adalah presiden sendiri," kata Yusril.

Yusril juga menambahkan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang MD3, proses formal pengusulan ini harus melibatkan satu atau gabungan partai pengusung koalisi dalam Pilpres tahun 2024 yang lalu yang berjumlah 7 partai. Hal tersebut dinilai sangat krusial untuk dipatuhi secara tertib demi menghindari permasalahan di kemudian hari terkait keabsahan prosedur.

Harus mengikuti persyaratan prosedur

"Oleh karena berdasarkan ketentuan undang-undang MD3, maka itu diusulkan kepada presiden oleh satu atau gabungan partai pengusung koalisi dalam Pilpres tahun 2024 yang lalu yang ada 7 partai," ujarnya.

"Jadi formalnya itu harus diikuti jangan sampai nanti ada kekurangan prosedur dalam proses pengusulan pencalonan dan pemilihan wakil presiden karena kita berharap tidak berharap terjadi adanya permasalahan terkait dengan persyaratan prosedur dan lain-lain supaya tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang," pungkas Yusril. (Shnty/aNs)

Gen Z Takeaway

Pengganti wakil presiden ternyata nggak harus berasal dari kader partai politik. Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa partai politik atau gabungan partai pengusung Pilpres 2024 bisa mengusulkan tokoh dari luar partai, termasuk figur independen yang dinilai layak menduduki posisi cawapres. Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden. Proses pengusulannya juga wajib mengikuti ketentuan UU MD3 dengan melibatkan satu atau gabungan dari tujuh partai pengusung Pilpres 2024 agar tidak menimbulkan persoalan prosedur di kemudian hari.

Menko Yusril Cawapres pengganti Gibran Cawapres Bursa Cawapres MPR Gibran Mundur Yusril Ihza Mahendra Gibran Rakabuming Raka

Infografis

Terkini