Fix! Sidang Paripurna MPR Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden Mundur Jadi 9 Desember
astakom.com, Jakarta — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengumumkan perubahan jadwal Sidang Paripurna MPR RI untuk memilih dan menetapkan wakil presiden yang saat ini masih kosong. Sidang yang semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026 kini diundur menjadi 9 Desember 2026.
Muzani menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.
Pengunduran jadwal diperlukan karena Presiden Prabowo memiliki agenda yang cukup padat dan membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik pengusung terkait penentuan dua calon wakil presiden (wapres).
"Rapat (MPR) menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden Republik Indonesia," kata Muzani saat konferensi pers usai Rapat Gabungan MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Batas pengajuan nama Cawapres 25 November
Dengan perubahan jadwal tersebut, Presiden Prabowo memiliki waktu maksimal 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR RI untuk menentukan dua nama calon wapres.
Muzani menyebut, kedua nama kandidat harus sudah disampaikan kepada MPR paling lambat pada 25 November 2026. Dengan begitu, proses penentuan calon memiliki tenggat yang jelas sebelum sidang digelar.
Selain itu, Rapat Gabungan MPR RI juga menyepakati bahwa pelantikan wapres terpilih akan mengacu pada semangat Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ketentuan tersebut, MPR nantinya akan melantik wakil presiden yang telah terpilih.
"Soal mekanisme penyelenggaraaan rapat paripurna apakah voting apa enggak, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc. Nanti panitia ad hoc yang akan menjelaskan tentang detail teknis pelaksanaan itu," katanya.
Seluruh Fraksi dan DPD sepakati perubahan jadwal
Muzani menegaskan, keputusan mengundur sidang atas permintaan Presiden Prabowo telah mendapat persetujuan pimpinan fraksi partai politik di MPR RI serta kelompok DPD RI.
Ia juga menjelaskan bahwa Rapat Gabungan MPR digelar setelah pimpinan lembaga tersebut menerima surat resmi dari Presiden Prabowo pada Senin pagi.
"Rapat gabungan ini diselenggarakan setelah tadi pagi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yang ditujukan untuk MPR," katanya. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Pengunduran Sidang Paripurna MPR RI menjadi 9 Desember 2026 memberi Presiden Prabowo waktu tambahan untuk menentukan dua calon wakil presiden. Nama kandidat ditargetkan masuk paling lambat 25 November, sementara mekanisme pemilihan dan pelantikan akan disiapkan panitia ad hoc.









