Sultan Hamengku Buwono IX Tolak Jadi Wapres Lagi pada Tahun 1978, Ini Alasannya

astakom.com, Jakarta – Tidak semua tokoh yang pernah menduduki jabatan tinggi negara ingin mempertahankan posisinya. Hal itu pernah ditunjukkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX ketika masa jabatannya sebagai Wakil Presiden RI mendekati akhir pada 1978. Meski masih memiliki peluang untuk kembali mendampingi Presiden Soeharto, Sultan justru memilih tidak melanjutkan jabatan tersebut.

Keputusan itu menjadi salah satu bagian menarik dalam perjalanan politik Indonesia pada masa Orde Baru. Pasalnya, Sultan sebelumnya telah menjalankan tugas sebagai wakil presiden selama periode 1973–1978 dan dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pemerintahan saat itu.

Mengutip keterangan tertulis sejarah dalam sejumlah buku, termasuk autobiografi Soeharto berjudul Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya (1988), keputusan Sultan bukan semata-mata berkaitan dengan pergantian jabatan. Ada pertimbangan mengenai keleluasaan bergerak dan keinginannya untuk tetap berkontribusi bagi bangsa tanpa terikat kedudukan resmi.

Sultan ingin punya ruang gerak lebih bebas

Menjelang berakhirnya masa jabatan pada 1978, Sultan Hamengku Buwono IX menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin kembali menduduki kursi wakil presiden untuk periode berikutnya.

Dalam autobiografinya, Soeharto menceritakan bahwa dirinya sempat menanyakan apakah keputusan Sultan tersebut berkaitan dengan persoalan pribadi atau hubungan di antara keduanya.

Sultan menjawab singkat ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya masalah tersebut.

“Tidak.” jawab Sultan Hamengku Buwono IX, sebagaimana dikisahkan Soeharto dalam autobiografinya.

Soeharto kemudian menuturkan bahwa Sultan memiliki keinginan untuk menjalani kehidupan yang lebih fleksibel. Menurut cerita tersebut, Sultan menilai bahwa berada di luar lembaga tinggi negara dapat memberinya kesempatan untuk mengambil peran dalam mempersatukan bangsa tanpa harus terikat berbagai aturan jabatan.

Dalam buku yang sama, Soeharto menirukan pandangan Sultan mengenai pilihannya tersebut.

“Menurut penilaian beliau, lebih baik beliau berada di luar lembaga tinggi negara, untuk turut mempersatukan bangsa. Dengan demikian, menurut beliau, 'Akan lebih baik, akan lebih fleksibel',” ungkap Soeharto mengutip perkataan Sultan.

Tak nyaman dengan banyaknya aturan protokoler

Alasan mengenai keleluasaan itu juga dibahas dalam buku Sang Demokrat Hamengku Buwono IX: Dokumen Setelah Sri Sultan (1988).

Buku tersebut mencatat bahwa Sultan kurang menyukai berbagai aturan protokoler yang melekat pada kedudukannya sebagai pejabat tinggi negara. Artinya, jabatan wakil presiden bukan hanya soal tanggung jawab pemerintahan, tetapi juga membawa sejumlah batasan formal dalam aktivitas sehari-hari.

Sultan memandang bahwa peran untuk ikut mempersatukan masyarakat bisa dijalankan dengan lebih leluasa apabila dirinya tidak lagi terikat pada kedudukan resmi tersebut.

Hal itu tergambar dalam pernyataan Sultan yang dicatat dalam buku tersebut.

“Hanya dapat dilaksanakan jika saya melepaskan diri dari 'hambatan resmi' yang melekat pada kedudukan Wakil Presiden,” ungkap Sultan dalam keterangan yang dicatat dalam sumber tersebut.

Keputusan itu rupanya tidak mudah diubah. Sejumlah tokoh sempat berusaha membujuk Sultan agar bersedia kembali menjadi wakil presiden, salah satunya Adam Malik yang saat itu menjabat Menteri Luar Negeri sekaligus dikenal sebagai sahabat dekatnya.

Namun, upaya tersebut tidak membuat Sultan mengubah pendiriannya. Adam Malik menggambarkan keteguhan sikap Sultan melalui prinsip yang dikenal dengan ungkapan Sabda Pandita Ratu.

Peran Sultan dalam pemerintahan Soeharto

Penolakan tersebut semakin menarik jika melihat posisi Sultan sebelum 1978. Ia bukan tokoh baru dalam pemerintahan Orde Baru. Sebelum menjadi wakil presiden, Sultan pernah dipercaya sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri pertama pada masa pemerintahan Soeharto.

Selama periode 1973–1978, Sultan turut menjadi bagian dari pemerintahan yang sedang membangun stabilitas politik dan ekonomi setelah pergantian kekuasaan.

Kehadirannya juga memiliki arti tersendiri bagi pemerintahan Soeharto. Latar belakang Sultan sebagai tokoh berpengaruh di luar lingkungan militer dinilai dapat membantu memperluas citra pemerintahan Orde Baru.

Dalam buku Takhta Untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX (2011), Frans Seda yang merupakan sahabat dekat Sultan sekaligus mantan Menteri Keuangan turut menyinggung peran tersebut.

“Terlebih peranan Pak Sultan, antara lain untuk menghilangkan kesan militerisme dalam kepemimpinan Orba seperti yang ditiup-tiupkan oleh Gestapu PKI dan antek-anteknya di dalam dan di luar negeri,” ujar Frans Seda dalam buku Takhta Untuk Rakyat.

Meski memiliki posisi strategis, ruang kewenangan Sultan sebagai wakil presiden juga menjadi pembahasan dalam sejumlah kajian sejarah.

Sejarawan John Monfries melalui bukunya Raja di Negara Republik: Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX dari Yogyakarta (2015) menjelaskan bahwa Sultan tidak memperoleh banyak tanggung jawab pemerintahan selama menjabat. Pengambilan keputusan utama tetap terpusat pada Presiden Soeharto.

Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu konteks yang memunculkan penafsiran mengenai kemungkinan adanya perbedaan pandangan politik antara keduanya.

Namun, dugaan bahwa ketidakselarasan politik dengan Soeharto menjadi alasan utama Sultan menolak kembali menjabat belum dapat dipastikan. Tidak ada bukti yang secara tegas mengonfirmasi hal tersebut sebagai penyebab keputusannya.

Dengan demikian, alasan yang paling jelas tercatat dalam kesaksian Soeharto dan sejumlah buku sejarah tetap berkaitan dengan keinginan Sultan untuk memiliki ruang gerak lebih luas di luar jabatan formal negara.

Keputusan Sultan Hamengkubuwono IX tersebut menandai berakhirnya masa jabatannya sebagai Wakil Presiden pada 1978. Ia tidak kembali menduduki posisi yang sama untuk periode berikutnya dan meninggal dunia pada 2 Oktober 1988. (deA/aNs)

Gen Z Takeaway

Kisah Sultan Hamengku Buwono IX memperlihatkan bahwa jabatan tinggi negara tidak selalu menjadi sesuatu yang ingin dipertahankan. Pada 1978, ketika masih memiliki peluang untuk kembali menjadi wakil presiden, Sultan justru memilih mundur karena ingin memiliki keleluasaan lebih besar untuk berkontribusi bagi bangsa. Sebuah keputusan bersejarah yang menunjukkan bahwa pengabdian kepada negara tidak selalu harus dilakukan melalui jabatan resmi.