Bukan Sekadar Berpisah dari Sukarno, Ini Alasan Bung Hatta Mundur dari Kursi Wapres, Flashback 1956

astakom.com, Jakarta – Perjalanan politik Mohammad Hatta bersama Presiden Sukarno tidak selalu berjalan satu arah. Setelah sekitar 11 tahun mendampingi Sukarno sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Hatta memutuskan mengakhiri jabatannya pada 1 Desember 1956. Keputusan tersebut menjadi salah satu momen penting yang mengakhiri duet kepemimpinan Sukarno-Hatta atau yang dikenal sebagai Dwi Tunggal.

Bukan tanpa alasan, langkah Hatta meninggalkan kursi wakil presiden berkaitan dengan perbedaan prinsip dalam mengelola negara. Pandangan politiknya mulai tidak sejalan dengan arah pemerintahan yang dikembangkan Sukarno, terutama mengenai sistem demokrasi dan pelaksanaan ketatanegaraan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun astakom.com dari keterangan resmi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dikutip pada Jumat, (13/11/2026), pengunduran diri Hatta menjadi salah satu peristiwa sejarah yang memperlihatkan perbedaan pemikiran dua tokoh besar dalam perjalanan pemerintahan Indonesia.

Beda pandangan dengan Sukarno soal sistem demokrasi

Salah satu faktor yang melatarbelakangi keputusan Hatta adalah perbedaan pandangan mengenai sistem pemerintahan Indonesia.

Hatta dikenal mendukung demokrasi parlementer, yakni sistem yang menempatkan parlemen sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, Sukarno mulai mendorong konsep Demokrasi Terpimpin yang memberikan peran lebih besar kepada presiden dalam menentukan arah politik negara.

Perbedaan prinsip tersebut membuat hubungan politik keduanya semakin tidak sejalan. Kerja sama yang sebelumnya dikenal sebagai Dwi Tunggal pun mulai kehilangan keselarasan dalam menentukan arah pemerintahan.

Dalam keterangan resmi ANRI yang dipublikasikan pada 4 Desember 2024, sejarawan Erwin Kusuma menjelaskan bahwa perbedaan pemikiran tersebut menjadi salah satu latar belakang pengunduran diri Hatta.

“Bung Hatta sudah melihat bahwa Sukarno hubungannya secara politik atau secara pengelolaan negara sudah sangat berbeda dengan komitmen Presiden dan Wakil Presiden di tahun 45 sampai 49. Jadi konsep - konsep dwitunggal itu sudah tidak sejalan dengan pemikiran Bung Hatta,” jelas Erwin dalam keterangan resmi ANRI.

Merasa perannya sebagai wakil presiden terbatas

Selain perbedaan prinsip politik, posisi Hatta dalam sistem pemerintahan saat itu juga menjadi persoalan tersendiri.

Dalam sistem parlementer, perdana menteri menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan. Kondisi tersebut membuat ruang keterlibatan wakil presiden dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari menjadi terbatas.

Menurut penjelasan Erwin Kusuma yang dimuat ANRI, Hatta merasa kedudukannya sebagai wakil presiden tidak lagi efektif dalam sistem ketatanegaraan yang berjalan saat itu.

Persoalan lain yang turut disoroti adalah praktik korupsi dalam pemerintahan. Hatta merasa tidak mampu berbuat banyak untuk menghentikan persoalan tersebut.

Dengan demikian, keputusan mundur tidak hanya berkaitan dengan perbedaan hubungan politik bersama Soekarno, tetapi juga menyangkut pandangan Hatta terhadap pelaksanaan pemerintahan dan kedudukannya sebagai wakil presiden.

Surat pengunduran diri dikirim pada Juli 1956

Keinginan Hatta untuk meninggalkan jabatan wakil presiden kemudian disampaikan melalui surat kepada Ketua DPR, Sartono, pada 20 Juli 1956.

Dalam surat tersebut, Hatta menghubungkan rencana pengunduran dirinya dengan mulai berjalannya DPR hasil Pemilu 1955 dan terbentuknya Konstituante. Kedua lembaga itu merupakan bagian penting dari proses ketatanegaraan yang melibatkan perwakilan pilihan rakyat.

Hatta menyampaikan bahwa setelah lembaga-lembaga tersebut terbentuk, sudah tiba waktunya bagi dirinya untuk mengakhiri tugas sebagai wakil presiden.

Keputusan itu kemudian dibahas oleh DPR dan disetujui pada 30 November 1956. Sehari setelahnya, tepat pada 1 Desember 1956, Hatta resmi mengakhiri masa jabatannya.

Pemberhentian tersebut selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 yang ditetapkan pada 5 Februari 1957. Dalam dokumen JDIH Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), keputusan itu dinyatakan berlaku terhitung sejak 1 Desember 1956.

Dwi Tunggal Sukarno-Hatta berakhir

Pengunduran diri Hatta menandai berakhirnya kebersamaan dua tokoh yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kepemimpinan Indonesia sejak awal kemerdekaan.

Meski tidak lagi menduduki jabatan wakil presiden, Hatta tetap dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perjalanan bangsa. Keputusan politiknya pada 1956 juga menjadi bagian dari catatan sejarah mengenai perbedaan prinsip dalam menjalankan pemerintahan. (deA/aNs)

Gen Z Takeaway

Flashback 1956, mundurnya Bung Hatta bukan sekadar cerita tentang berakhirnya duet Soekarno-Hatta. Ada perbedaan pandangan mengenai demokrasi, persoalan pelaksanaan pemerintahan, hingga pertimbangan ketatanegaraan yang ikut melatarbelakangi keputusan tersebut. Surat pengunduran diri yang dikirim pada Juli 1956 menjadi awal dari berakhirnya masa jabatan Hatta sebagai Wakil Presiden pada 1 Desember 1956.