Teka Teki Sosok Inisial TK di Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Diungkap Bareskrim, Ternyata Jenderal Bintang Satu
astakom.com, Jakarta - Teka-teki mengenai sosok berinisial TK yang terseret dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto akhirnya mulai menemukan titik terang. Mabes Polri memastikan bahwa figur yang dimaksud adalah seorang perwira tinggi berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol).
Penjelasan resmi ini disampaikan oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, di Jakarta pada Jumat (13/11/2026). Saat ini, penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terus mendalami keterangan Brigjen TK guna melengkapi berkas perkara pidana yang telah menjerat empat orang tersangka.
Selain berhadapan dengan proses hukum di Bareskrim, jenderal bintang satu tersebut juga sedang menjalani pemeriksaan etik secara paralel oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran kode etik kepolisian.
Peran Pengawasan hingga Jejak "Jalur Atensi"
Keterlibatan Brigjen TK pertama kali mencuat ke publik dalam rapat kerja antara Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dengan Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026). Dalam forum tersebut, Kapolri membeberkan bahwa tersangka Irjen Pol Ahrie Sonta (AS) yang menjabat sebagai Plt Kabagmon periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga memerintahkan TK untuk melakukan aktivitas pengawasan atau surveillance.
Operasi senyap ini disinyalir berjalan di luar prosedur resmi dengan memanfaatkan jalur internal yang dikenal sebagai "jalur atensi". Alur instruksi diduga bermula dari tersangka Jenderal LSP yang diteruskan melalui SU,EH, hingga sampai ke tangan AS.
Instruksi penyadapan dikirimkan secara lisan maupun lewat pesan WhatsApp. Nomor target kemudian langsung diinput ke dalam sistem LIMS tanpa melalui proses verifikasi keterkaitan dengan kasus pidana apa pun. Hasil dari operasi ilegal tersebut lantas dilaporkan kembali oleh AS kepada Jenderal LSP.
Upaya Penghapusan Jejak Digital
Penyidikan Bareskrim juga mengendus adanya upaya sistematis untuk menghilangkan barang bukti. Pada Oktober 2026, tersangka AS diduga menginstruksikan penghapusan seluruh rekaman suara serta catatan aktivitas penyadapan yang tersimpan pada sistem LIMS maupun PenlinkX/PLX. Tak hanya itu, grup WhatsApp yang dipakai sebagai sarana koordinasi perintah penyadapan juga diperintahkan untuk dibubarkan.
Kejanggalan aktivitas inilah yang memicu kecurigaan hingga akhirnya dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026 oleh pelapor yang identitasnya dirahasiakan. Merespons laporan tersebut, penyidik menetapkan AS sebagai tersangka pada 1 November 2026 dan langsung melakukan penahanan keesokan harinya.
Hingga saat ini, total empat orang telah menyandang status tersangka, yakni Jenderal LSP, SU, EH, dan AS.Untuk memperkuat pembuktian, Bareskrim Polri telah meminta keterangan dari 28 saksi, enam orang ahli, serta mengamankan berbagai barang bukti berupa dokumen dan perangkat elektronik. (RaM)
Gen Z Takeaway
Plot twist kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo makin panas setelah Mabes Polri spill bahwa sosok misterius berinisial TK ternyata seorang jenderal bintang satu alias Brigjen Pol yang sekarang lagi diperiksa intensif sama Bareskrim dan Propam. Usut punya usut, TK ini diduga disuruh tersangka Irjen AS buat melakukan pengawasan dalam operasi penyadapan jalur belakang alias "jalur atensi" yang komandonya diduga berasal dari Jenderal LSP. Meski sempat ada drama upaya penghapusan jejak digital di sistem LIMS dan pembubaran grup WhatsApp pada Oktober 2026 lalu, aksi ini keburu ketahuan dan berujung pada penetapan empat tersangka dengan puluhan saksi yang sudah diperiksa.
