K3 MPR Tegaskan Status Gibran Bukan Mundur, tetapi Berhenti dari Jabatan Wapres
astakom.com, Jakarta — Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Taufik Basari, menegaskan bahwa istilah yang tepat untuk menjelaskan status Gibran Rakabuming Raka bukanlah mengundurkan diri, melainkan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Menurut Taufik, penggunaan istilah tersebut mengacu pada nomenklatur yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Istilah serupa juga digunakan Gibran dalam surat yang telah disampaikan kepada MPR RI.
"Jadi buat teman-teman media bagus juga kalau kemudian pakai nomenklatur yang tepat, yaitu berhenti. Jadi bukan Gibran mengundurkan diri, tapi Gibran berhenti," kata Taufik saat dihubungi media di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Surat Gibran dinilai jadi deklarasi pemberhentian
Taufik menjelaskan, secara otomatis Gibran tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden setelah menyerahkan surat pemberhentiannya kepada MPR RI.
Berdasarkan penafsiran hukum, penyerahan surat tersebut merupakan pernyataan resmi atau deklarasi pemberhentian. Dengan demikian, menurutnya, tidak diperlukan lagi keputusan maupun ketetapan MPR untuk mengesahkan pemberhentian Gibran.
"Secara formal surat berhenti kepada lembaga seperti MPR, maka itu sifatnya adalah deklaratoir. Dia secara formil sudah mendeklarasikan dirinya berhenti dari jabatan," kata dia.
Deklarasi tersebut sekaligus memunculkan kewajiban konstitusional bagi MPR RI untuk merespons kekosongan kursi Wakil Presiden.
Sebagai tindak lanjut, MPR RI dijadwalkan menggelar rapat gabungan (Ragab) pada Jumat (13/11/2026) untuk membahas persoalan tersebut.
Gibran disebut tak bisa batalkan pemberhentian
Lebih lanjut, Taufik menyebut Gibran tidak lagi memiliki kewenangan untuk mencabut deklarasi pemberhentian setelah surat tersebut dikirimkan kepada MPR RI.
Menurutnya, begitu deklarasi disampaikan, status kekosongan jabatan Wakil Presiden langsung muncul. Karena itu, keputusan tersebut tidak bisa dibatalkan secara sepihak.
"Ketika dia mendeklarasikan maka status (kekosongan jabatan Wakil Presiden) itu muncul. Nah, karena sudah muncul, maka dia nggak bisa mencabut apa yang sudah dia deklarasikan," katanya.
Gen Z Takeaway
Ketua K3 MPR RI Taufik Basari menegaskan bahwa status Gibran Rakabuming Raka lebih tepat disebut berhenti sebagai Wakil Presiden, bukan mengundurkan diri. Menurutnya, surat yang disampaikan Gibran kepada MPR merupakan deklarasi formal pemberhentian sehingga tidak memerlukan ketetapan tambahan. Kondisi tersebut memunculkan kewajiban konstitusional bagi MPR untuk merespons kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui rapat gabungan pada 13 November.
