Sering Diminta Lembur Mendadak? Cek Aturan Baru UU Pelindungan Ketenagakerjaan Biar Hakmu Enggak Hangus
astakom.com, Jakarta - Bagi para pekerja dan buruh, urusan jam lembur sering kali jadi dilema tersendiri. Di satu sisi ada tambahan penghasilan, tapi di sisi lain kesehatan fisik dan mental taruhannya. Menyikapi hal tersebut, regulasi terbaru Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan secara tegas mematok batas maksimal jam kerja tambahan demi menjaga kesejahteraan tenaga kerja.
Pasal 116 dalam aturan ini menggariskan bahwa durasi lembur maksimal yang diperbolehkan adalah empat jam dalam sehari dan akumulasi 18 jam dalam sepekan. Tak bisa lagi ada perintah sepihak yang memaksa pekerja melebihi batas waktu tersebut.
Syarat Wajib Perintah Tertulis/Digital dan Persetujuan Pekerja
Sebelum meminta karyawan mengambil jam kerja ekstra melebihi skema normal, perusahaan atau pemberi kerja wajib memenuhi dua syarat formal. Pertama, harus ada persetujuan resmi dari pekerja yang bersangkutan. Kedua, perintah tersebut wajib disampaikan secara tertulis dan/atau lewat media digital.
Perintah verbal alias instruksi lisan di lorong kantor kini secara hukum dinyatakan tidak memenuhi syarat validitas. Di saat yang sama, Pasal 115 menetapkan skema waktu kerja normal: 7 jam sehari (40 jam seminggu) untuk skema 6 hari kerja, atau 8 jam sehari (40 jam seminggu) untuk skema 5 hari kerja. Meski begitu, pemerintah memberikan pengecualian batas waktu bagi sektor usaha tertentu yang bakal dirinci lebih lanjut via Peraturan Pemerintah (PP).
Rumus Hitung Uang Lembur dan Sanksi Berat Bagi Perusahaan Bandel
Urusan kompensasi juga mendapat kepastian hukum yang jelas. Pembayaran jam lembur pertama ditetapkan sebesar 1,5 kali upah per jam, sementara jam lembur berikutnya dihitung 2 kali upah per jam. Adapun nilai dasar upah per jam dihitung dari akumulasi upah pokok ditambah tunjangan tetap, lalu dibagi 173.
Perusahaan yang asal suruh lembur tanpa mematuhi regulasi ini siap-siap gigit jari. Berdasarkan Pasal 117,sanksi administratif beruntun menanti perusahaan bandel, mulai dari peringatan tertulis, denda finansial, pembatasan aktivitas bisnis, hingga pembekuan atau pencabutan izin usaha. (RaM)
Gen Z Takeaway
Regulasi baru UU No. 27 Tahun 2026 ini bener-bener jadi game changer buat kita para corporate slave biar enggak gampang di-exploit bos. Jangan mau lagi disuruh lembur cuma modal omongan manis atau chat mendadak tanpa persetujuan resmi dan hitungan kompensasi yang jelas. Bottom line-nya: kenali hak-hak jam kerjamu, pastikan hitungan uang lemburmu valid, dan biarkan work-life balance tetap terjaga biar kesehatan mental enggak jebol.









