Menjabat Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Maruli Komitmen Optimalkan Sistem Swakelola
astakom.com, Jakarta – Jenderal Maruli Simanjuntak resmi memegang tongkat komando sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil.
Selepas prosesi pelantikan, Maruli menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan metode swakelola agar warga di perbatasan serta wilayah terluar bisa terlibat langsung dalam proyek pembangunan.
Langkah ini juga diarahkan untuk memantik pergerakan roda ekonomi masyarakat setempat. Menurut Maruli, kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang sudah berdiri bakal kian solid jika dikolaborasikan secara erat bersama jajaran kementerian terkait. Ia menilai, strategi menaikkan taraf hidup warga tidak bisa melulu menggantungkan dana dari kas badan semata.
Ia menegaskan, skema swakelola berbasis partisipasi publik yang sudah berjalan akan terus dipoles. Pengalamannya menahkodai posisi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) dalam dua tahun belakangan bakal dijadikan pijakan utama untuk mempertajam penerapan swakelola di wilayah perbatasan.
“Ya, sebetulnya (sistem swakelola) itu yang sedang saya coba ya, karena kita ini baru pertama memulai, kita sudah dalam dua tahun terakhir ini bersama dengan Presiden,” ungkap Maruli di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Solusi infrastruktur hemat anggaran di pelosok negeri
Penerapan skema swakelola ini sebelumnya telah dibuktikan Maruli kala menggarap proyek jembatan perintis lewat Program Jembatan Garuda bentukan TNI AD.
Konsep ini memadukan kekuatan prajurit TNI AD dan semangat gotong royong warga lokal demi mempercepat terhubungnya kawasan pelosok.
Lewat strategi ini, pemangkasan anggaran infrastruktur bahkan mampu menekan angka pengeluaran hingga separuh dari estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) standar.
“Nilainya sangat rendah. Mungkin (pemangkasan biayanya) di bawah 50%. Inilah yang mungkin kita terus akan upgrade di daerah-daerah tersebut,” kata Maruli.
Maruli optimistis, revitalisasi peran Badan Pengelola Perbatasan bakal membuat program intervensi untuk warga perbatasan dan wilayah terisolasi menjadi jauh lebih presisi. Selain fokus pada pengamanan teritorial, badan ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi bagi daerah yang sukar diakses.
“Badannya kan sudah ada, badan nasionalnya. Kenapa enggak diefektifkan sekalian? Karena tidak semua orang mungkin sampai di perbatasan-perbatasan itu," paparnya.
Sinergi tiga Matra TNI
Guna mengeksekusi rencana tersebut, Maruli mengisyaratkan bakal memobilisasi dukungan lintas satuan TNI di penjuru nusantara, termasuk daerah pesisir.
Keberadaan markas dan prajurit di daerah dinilai sangat krusial agar program kerja yang diturunkan bisa tepat sasaran sesuai kondisi riil di lapangan.
“Di daerah-daerah ada Yon TP (Batalion Teritorial Pembangunan), kita akan pergunakan. Ada mungkin Angkatan Udara yang kadang-kadang mereka juga banyak di daerah pesisir, (atau) Angkatan Laut. Jadi, mereka kalau mungkin (diperbantukan), (karena) saya di posisi Wakil Panglima, akan membantu untuk berkoordinasi,” ucapnya.
Penegasan patok batas negara
Di samping memprioritaskan kemandirian ekonomi warga, Maruli turut menggarisbawahi krusialnya kepastian garis batas wilayah NKRI dengan negara tetangga.
Ia tak menampik masih ada beberapa titik perbatasan yang memerlukan perundingan dan penetapan ulang, baik dari aspek status lahan maupun rencana pengelolaannya ke depan.
“Ada daerah-daerah yang belum eksak yang harus kita diskusikan, kita komunikasikan dengan yang lain. Harus jelas perbatasan lahannya ya. Nanti penggunaannya dan lain sebagainya itu mungkin yang harus kita pastikan,” kata Maruli. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Maruli Simanjuntak mendorong swakelola sebagai strategi membangun wilayah perbatasan yang lebih efisien dan berdampak langsung bagi warga. Lewat kolaborasi TNI, pemerintah, dan masyarakat, pembangunan di daerah terpencil diharapkan mampu menekan biaya, menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus memperkuat konektivitas dan kepastian batas negara.
