Kemenko Kumham Imipas Gandeng BSSN: Dukung Transformasi Digital Aman dan Andal

astakom.com, Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) resmi gandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) buat memperkuat keamanan sistem elektronik dan tata kelola teknologi informasi. 

Kolaborasi strategis ini makin valid setelah kedua instansi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Aula Kemenko Kumham Imipas, Gedung Trinity, Jakarta, Rabu (23/09/2026).

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bersama Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi.

Perkuat reformasi birokrasi dan SPBE

Kerja sama ini jadi pergerakan yang real bagi Kemenko Kumham Imipas sebagai kementerian koordinator baru di Kabinet Merah Putih. 

Tujuannya jelas: memperkuat reformasi birokrasi sekaligus membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, andal, terintegrasi, dan punya integritas tinggi.

Menko Kumham Imipas Yusril menegaskan kalau transformasi digital pemerintah itu butuh benteng pertahanan yang kuat biar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan gak gampang loss.

"Transformasi digital pemerintahan harus dibangun di atas sistem yang aman, andal, dan dapat dipercaya. Karena itu, kerja sama dengan BSSN menjadi langkah penting bagi Kemenko Kumham Imipas dalam memperkuat keamanan sistem elektronik, melindungi data pemerintah, serta memastikan setiap layanan digital dapat berjalan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Yusril, berdasarkan keterangan yang diterima astakom.com.

Pentingnya keamanan siber

Gak cuma urusan teknis, Yusril juga menilai kalau keamanan siber punya peran kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang jujur dan transparan.

"Keamanan siber bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga menyangkut tata kelola, integritas, dan kepercayaan publik. Saya meminta seluruh jajaran Kemenko Kumham Imipas untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan informasi serta membangun tata kelola pemerintahan digital yang aman, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," lanjutnya.

MoU berlaku 5 tahun

Melalui MoU yang berlaku dari 2026 sampai 2031 ini, Kemenko Kumham Imipas dan BSSN bakal fokus memperkuat infrastruktur teknologi informasi, mitigasi potensi serangan siber, hingga melindungi aset dan data penting pemerintah dari ancaman kayak peretasan dan kebocoran data.

Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi menyambut baik spill kerja sama ini. BSSN siap kasih dukungan penuh buat sistem elektronik terintegrasi yang lagi digarap Kemenko Kumham Imipas biar layanan publik makin efisien.

"Keamanan harus menjadi bagian sejak tahap perencanaan, pembangunan, hingga pengembangan sistem elektronik. Dengan pendekatan tersebut, sistem yang dibangun dapat lebih terlindungi dari berbagai potensi ancaman siber serta memiliki keandalan dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan," lanjut Nugroho.

Manifesting Indonesia Emas 2045

Sinergi kuat antara Kemenko Kumham Imipas dan BSSN diharapkan bisa jadi fondasi kokoh buat ekosistem digital pemerintahan yang aman. 

Langkah ini juga diproyeksikan buat mempercepat transformasi digital demi mendukung pelayanan publik yang efektif menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Acara penandatanganan ini juga dihadiri oleh sederet pejabat penting, mulai dari Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Sekretaris Kemenko Kumham Imipas R. Andika Dwi Prasetya, Sekretaris Utama BSSN Soetedjo Joewono, hingga jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemenko Kumham Imipas. (aLf/RaM)

Gen Z Takeaway

Kolaborasi Kemenko Kumham Imipas dan BSSN jadi langkah konkret memperkuat transformasi digital pemerintahan lewat sistem elektronik yang aman, terintegrasi, dan andal. Kerja sama lima tahun ini menyasar penguatan infrastruktur TI, mitigasi serangan siber, serta perlindungan data dan aset pemerintah demi menjaga kepercayaan publik sekaligus mendorong layanan digital yang lebih efektif menuju Indonesia Emas 2045.