Sikap Tegas Indonesia dan 7 Negara Tolak Keras Wacana Pemindahan Paksa Warga Palestina
astakom.com, Jakarta – Indonesia bareng 7 negara lainnya kompak ngasih perlawanan keras ke Menkeu/Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz. Penyebabnya wacana dan gertakan soal pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza yang dinilai udah kelewatan batas.
Pernyataan bersama ini resmi dirilis sama para menteri luar negeri dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) pada Minggu (06/09/2026).
Penolakan kompak 8 negara
Kedelapan negara ini dengan tegas nolak segala bentuk ide maupun skenario yang tujuannya mau nendang warga Palestina secara paksa dari tanah kelahiran mereka. Bagi mereka, wacana ini jelas melanggar hukum internasional sekaligus mengancam hak-hak paling mendasar milik rakyat Palestina.
"Pernyataan dan usulan yang provokatif tersebut secara terang-terangan melanggar prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, serta menjadi ancaman langsung terhadap hak-hak sah dan tidak dapat dicabut rakyat Palestina," papar para menteri pada keterangan bareng yang dilansir dari Anadolu pada Minggu, (06/09/2026).
Para diplomasi negara sahabat ini kembali menegaskan penolakan "tanpa keraguan" terhadap setiap trik atau agenda yang mau menggeser warga Palestina baik bergeser di dalam wilayahnya sendiri maupun dipaksa keluar dari tanah pendudukan tanpa peduli apa pun alasan di baliknya.
Ancaman stabilitas kawasan
Mereka juga ngasih warning atau peringatan keras kalau seruan pemindahan paksa ini sampai dieksekusi jadi kebijakan resmi atau langkah nyata di lapangan, efek domino atau konsekuensinya bisa membakar stabilitas kawasan secara serius.
Gak cuma itu, skenario pemindahan paksa ini dinilai bakal langsung merusak upaya global yang lagi diperjuangkan buat nyari jalan damai. Termasuk mendisrupsi Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict yang digagas Presiden AS Donald Trump, di mana draft tersebut secara eksplisit juga menolak tegas pengusiran warga Palestina.
Para menteri mengingatkan kalau Gaza adalah bagian yang gak bisa dipisahkan integral dari wilayah Palestina yang diduduki. Kesatuan wilayah antara Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, harus tetap solid dan gak boleh diacak-acak.
Konsisten solusi dua negara
Kedelapan negara ini berdiri mendukung Solusi Dua Negara (Two-State Solution) sebagai satu-satunya jalan paling adil dan realistis buat mencapai perdamaian jangka panjang. Skema ini mencakup pembentukan negara Palestina merdeka sesuai garis batas 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sejalan dengan resolusi PBB.
Desakan untuk DK PBB
Di akhir pernyataannya, mereka mendesak komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, buat gak cuma tinggal diam. DK PBB diminta menentang keras segala akal-akalan buat mengubah peta demografi maupun geografis baru di wilayah pendudukan Palestina, serta memastikan semua pihak tunduk pada hukum internasional.
Para menteri mengunci sikap mereka dengan menegaskan dukungan penuh bagi warga Palestina buat tetap bertahan di tanah airnya, sekaligus menolak segala bentuk manuver yang mencoba menghapus perjuangan Palestina atau merusak hak-hak sah rakyat Palestina. (nAD/aNs)
Gen Z Takeaway
Delapan negara termasuk Indonesia solidarity mode on buat pasang badan nolak keras wacana Israel yang mau ngusir warga Gaza dari Tanah Airnya sendiri. Langkah sepihak ini dinilai gak cuma ngelanggar hukum internasional, tapi juga berpotensi bikin situasi kawasan makin brutal dan ngerusak prospek perdamaian lewat Solusi Dua Negara. No cap, komunitas global—khususnya DK PBB—didesak buat gak cuma viewers doang, tapi wajib ambil tindakan tegas biar hak-hak rakyat Palestina tetap terjaga.
