Pemerintah Genjot Program Kesehatan: Penanganan Pasien hingga Upgrade Fasilitas Medis dan Rumah Sakit Daerah
astakom.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mendapat laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait perkembangan program prioritas sektor kesehatan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Melansir laman resmi Sekretariat Negara (Setneg) pada Rabu, (10/6/2026), laporan tersebut mencakup hasil nyata pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win kesehatan hingga sejumlah program unggulan sejenis lainya yang kini mulai dapat diakses masyarakat.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya, dilansir pada Rabu (10/6/2026), mengatakan Menteri Kesehatan melaporkan perkembangan berbagai program kesehatan nasional kepada Presiden Prabowo.
Penanganan pasien hingga upgrade fasilitas medis
Program yang dibahas mulai dari perluasan Cek Kesehatan Gratis (CKG), penguatan penanganan tuberkulosis (TBC), peningkatan kualitas rumah sakit daerah, hingga distribusi alat kesehatan utama ke berbagai wilayah.
Laporan tersebut menjadi bagian dari percepatan transformasi kesehatan nasional yang didorong pemerintah agar layanan medis lebih merata dan mudah dijangkau masyarakat. Selain memperluas pemeriksaan kesehatan, pemerintah juga mulai mengintegrasikan pengobatan langsung di tingkat layanan primer agar warga tidak berhenti hanya pada tahap diagnosis.
Cek gratis diperluas
Melansir keterangan resmi Setneg, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu quick win kesehatan yang terus diperluas pemerintah. Sepanjang 2025, program tersebut telah menjangkau lebih dari 70 juta penduduk. Sementara pada 2026, cakupannya telah menyentuh lebih dari 42,3 juta peserta di seluruh 38 provinsi.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, pemerintah kini mengubah pendekatan program CKG agar tidak berhenti pada pemeriksaan awal. Mulai tahun ini, layanan diperluas hingga tahap pengobatan dan pemantauan bagi masyarakat yang terdeteksi mengalami penyakit tertentu.
“Tidak hanya berhenti pada deteksi dini, program CKG mulai tahun ini memprioritaskan upaya pengobatan dan penyembuhan oleh petugas Puskesmas dengan pemberian obat dan monitoring secara gratis kepada masyarakat yang mengalami hipertensi dan diabetes,” ujar Teddy Dikutip dari laman resmi Sesneg pada Rabu, (10/6/2026).
Langkah tersebut dinilai penting karena hipertensi dan diabetes termasuk penyakit yang membutuhkan pengobatan rutin dan pemantauan jangka panjang agar tidak berkembang menjadi komplikasi yang lebih serius.
Penanganan TBC diperkuat
Selain memperluas layanan kesehatan dasar, pemerintah juga memperkuat penanganan TBC yang masih menjadi salah satu tantangan kesehatan di Indonesia. Menurut laporan yang disampaikan kepada Presiden, program penanggulangan TBC menunjukkan perkembangan sejak diperkuat tahun lalu.
Dalam keterangannya, Teddy menyebut estimasi jumlah kasus TBC tahun ini tercatat sekitar 1,08 juta kasus. Pemerintah menilai peningkatan pendeteksian menjadi langkah penting agar pasien bisa segera ditangani dan mencegah penularan lebih luas.
“Semakin banyak yang terdeteksi maka semakin mudah dan cepat pula untuk diobati. Inovasi penanggulangan TBC tahun ini terdiri dari integrasi deteksi dengan CKG, layanan one-stop service atau OSS di mana pelayanan skrining, diagnosis, dan pengobatan TBC dilakukan di satu Puskesmas pada hari yang sama,” imbuh Teddy.
Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan pemeriksaan hingga pengobatan TBC secara lebih cepat dan terintegrasi dalam satu fasilitas kesehatan.
Layanan daerah ditingkatkan
Pemerintah juga melanjutkan peningkatan kualitas layanan kesehatan daerah melalui pembangunan dan penguatan fasilitas rumah sakit. Melansir laman resmi Setneg, program peningkatan kualitas 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar terus dilakukan agar meningkat dari kelas D menjadi kelas C dengan layanan lebih lengkap.
“Di tahun 2025, 20 dari 22 RSUD sudah selesai dibangun, 10 di antaranya telah operasional,” kata Teddy.
Pembangunan rumah sakit tersebut juga terus dilanjutkan pada tahun berikutnya.
“Di tahun 2026, 14 dari 20 sudah mulai dibangun, dan di tahun 2027, masih ada 24 RSUD dalam perencanaan,” lanjutnya.
Selain pembangunan RSUD, pemerintah juga mendistribusikan 905 alat kesehatan utama ke 258 kabupaten/kota guna memperluas akses layanan kesehatan modern di daerah.
“Alat utama tersebut terdiri dari Cathlab, CT Scan, Mamografi, MRI dan Linac,” ujar Teddy.
Dalam laporan kepada Presiden, Menkes juga menyampaikan perkembangan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura di Papua yang telah selesai dibangun dan siap diresmikan. Rumah sakit tersebut diproyeksikan menjadi pusat layanan kesehatan kawasan timur Indonesia sekaligus menjangkau kawasan Pasifik dan Oseania.
Sementara itu, pembangunan RSUP di Riau dilaporkan telah mencapai progres 85 persen dan ditargetkan dapat diresmikan pada Desember 2026. Kehadiran rumah sakit ini diharapkan dapat mengurangi kebutuhan masyarakat di Riau dan sekitarnya untuk berobat ke luar negeri.
Ke depan, pemerintah juga menyiapkan penguatan layanan kesehatan melalui revitalisasi fasilitas kesehatan di berbagai wilayah.
“Untuk rencana ke depan, Menkes juga melaporkan upaya untuk merevitalisasi RSUD di 514 kabupaten/kota beserta tata kelolanya dan juga program revitalisasi 10.000 Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di seluruh kecamatan & kelurahan,” pungkas Teddy. (deA/aRsp)
