Rapat Paripurna Perdana 2026: DPR Kawal 9 Isu Prioritas dalam Berjalannya Pemerintahan

astakom.com, Jakarta — Dalam Rapat Paripurnanya yang pertama di 2026, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pengawalan terhadap 9 isu yang jadi prioritas dalam berjalannya pemerintahan 2026.

“Sehingga kinerja pemerintah dapat optimal dalam memberikan pelayanan umum bagi rakyat dan mempercepat pembangunan,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani di Ruang Paripurna DPR RI, Selasa (13/1/2026).

Isu-isu tersebut mengenai ketersediaan listrik, BBM, hingga bahan pangan pasca bencana di wilayah Sumatra. Selain itu, isu yang juga dikawal terkait evaluasi pemberian izin dan alih fungsi hutan, serta penanganan terkait meningkatnya kasus super flu.

Sembilan isu yang dikawal

1. Ketersediaan BBM, listrik dan bahan pangan pasca bencana di Sumatera dan wilayah lainnya.
2. Evaluasi pelaksanaan transportasi selama Natal dan Tahun Baru.
3. Evakuasi warga negara Indonesia di negara-negara yang sedang berkonflik.
4. Proses reformasi Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan untuk penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
5. Pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakat tanpa diskriminatif.
6. Penanganan kasus super flu di berbagai wilayah di Indonesia.
7. Permasalahan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
8. Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi.
9. Evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan.

Paripurna dihadiri 294 anggota

Melansir astakom.com, Rapat Paripurna DPR kali ini dihadiri sebanyak 294 anggota, dan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa hingga Adies Kadir.

“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 294 orang anggota yang hadir dari 579 orang anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” kata Puan mengawali rapat.

Gen Z Takeaway

Di paripurna perdana 2026, DPR menetapkan pengawalan 9 isu krusial mulai dari BBM, listrik, dan pangan pascabencana, reformasi penegakan hukum, sampai super flu dan kesejahteraan pendidik. Lewat agenda ini, DPR ingin memastikan kerja pemerintah tetap fokus, responsif, dan berdampak langsung ke layanan publik dan pembangunan.