Pemerintah Resmi Naikkan Pajak Transaksi Kripto, Industri Diminta Siap Beradaptasi
astakom, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menaikkan tarif pajak atas transaksi cryptocurrency. Kebijakan ini diumumk
astakom, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menaikkan tarif pajak atas transaksi cryptocurrency. Kebijakan ini diumumk
Publik sempat dibuat heboh dengan kabar bahwa amplop kondangan bakal dikenai pajak. Namun, pemerintah langsung meluruskan isu tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada rencana pemungutan pajak dari sumbangan di acara hajatan.
Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan para pengusaha untuk melaksanakan usahanya dengan benar. Hal itu disampaikannya saat menghadiri perayaan Harlah PKB 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), pada Rabu (23/7).
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menunjuk platform lokapasar (marketplace), termasuk mereka yang berasal dari luar negeri untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) 22 dari para pedagang daring (online).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi tenggat waktu dua bulan bagi para penyelenggara lokapasar (marketplace) untuk bersiap memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari para pedagang daring atau online.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati resmi menetapkan ketentuan baru yang mewajibkan penyelenggara marketplace alias perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pedagang online di dalam negeri.
Pemerintah tengah memfinalisasi rencana penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penjualan barang melalui platform digital, yang belakangan ini disorot publik.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmennya untuk menutup semua celah-celah kebocoran pada penerimaan negara, termasuk penerimaan pajak.
Pemerintah menegaskan komitmennya menggunakan dana pajak untuk tujuan mulia, yakni membangun masa depan anak-anak kurang mampu di Indonesia melalui program sekolah rakyat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong penguatan sistem pertukaran data secara otomatis dan reguler untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak yang lebih berkualitas.