MBG 2.0 Perkuat Efisiensi, Rp44 Triliun Anggaran Berhasil Dikembalikan ke Kas Negara

Penulis:
Sabtu, 21 November 2026 | 17:31 WIB
MBG 2.0 Perkuat Efisiensi, Rp44 Triliun Anggaran Berhasil Dikembalikan ke Kas Negara
Kepala BGN, Sudaryono makan MBG bareng siswa di Kupang [Dok. BGN]

astakom.com, Jakarta — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut transformasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2.0 mulai menunjukkan hasil. Melalui pembenahan tata kelola dan efisiensi anggaran, pemerintah berhasil mengembalikan sekitar Rp44 triliun ke kas negara.

"Sejauh ini dengan memberlakukan MBG 2.0 itu kita telah bisa mengembalikan anggaran, pagu anggaran MBG itu totalnya sekitar Rp44 triliun kita kembalikan ke kas negara," ujar Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar saat berkunjung ke Kota Jambi, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Menurut Sudaryono, pengembalian anggaran tersebut merupakan hasil sejumlah langkah evaluasi. Upaya itu mencakup penyesuaian kebutuhan anggaran, perubahan skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga penarikan dana yang masih mengendap di rekening dapur yang belum beroperasi.

Skema insentif SPPG dirombak, efisiensi dikejar

Salah satu langkah utama dalam transformasi MBG 2.0 adalah mengubah mekanisme pemberian insentif kepada mitra pengelola SPPG.

Sebelumnya, mitra memperoleh insentif Rp6 juta per hari tanpa mempertimbangkan jumlah ompreng yang didistribusikan. Kini, skema tersebut diubah menjadi Rp2.000 untuk setiap ompreng.

Sementara itu, komponen insentif lainnya yang sebelumnya mencapai lebih dari Rp3.000 kini dibatasi maksimal Rp3.000.

Sudaryono memperkirakan perubahan skema tersebut dapat menghasilkan penghematan anggaran sekitar Rp5,5 triliun hingga akhir masa sekolah pada Desember 2026.

Selain mengubah skema insentif, BGN juga menarik kembali sekitar Rp480 miliar dari rekening sejumlah dapur yang belum beroperasi. Dana tersebut kemudian dikembalikan ke kas negara agar tidak mengendap tanpa pemanfaatan.

Mitra tetap dijamin, tetapi keuntungan harus wajar

Sudaryono menegaskan, pembenahan tata kelola bukan berarti pemerintah ingin menghilangkan kepastian usaha bagi mitra SPPG.

Pemerintah tetap memberikan jaminan agar mitra tidak mengalami kerugian dalam menjalankan program. Namun, jaminan tersebut bukan berarti mitra bisa memperoleh keuntungan secara berlebihan.

Menurutnya, pengelolaan anggaran harus tetap berjalan secara proporsional dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG.

LPDH jadi instrumen pengawasan penggunaan dana

BGN juga memperkuat pengawasan melalui kewajiban setiap dapur untuk menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).

Laporan tersebut harus memuat rincian penggunaan anggaran, mulai dari jenis belanja, lokasi pembelian, hingga jumlah uang yang dikeluarkan.

Dengan mekanisme ini, BGN dapat memantau aliran dana sekaligus mendeteksi potensi ketidakwajaran dalam pengeluaran setiap dapur.

Sudaryono memberikan contoh, apabila anggaran yang seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama sepuluh hari ternyata habis hanya dalam tujuh hari, BGN akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya.

Ia menegaskan, seluruh kebijakan pembenahan tata kelola MBG juga mempertimbangkan masukan dari lembaga auditor dan aparat penegak hukum.

Sejumlah lembaga yang dilibatkan antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, serta kepolisian. Langkah ini diharapkan membuat pengelolaan anggaran MBG semakin transparan, efisien, dan akuntabel. (aLf/RaM)

Gen Z Takeaway

Transformasi MBG 2.0 berhasil mengembalikan sekitar Rp44 triliun anggaran ke kas negara melalui efisiensi insentif SPPG, penarikan dana dapur yang belum beroperasi, serta penguatan pengawasan lewat LPDH. BGN menargetkan pengelolaan program lebih transparan, efisien, dan akuntabel tanpa mengabaikan kepastian usaha mitra.

MBG MBG 2.0 Makan Bergizi Gratis BGN Badan Gizi Nasional

Infografis

Terkini