Janji Pimpinan DPR Kebut Revisi UU Perlindungan Anak, Tabuh Genderang Perang Lawan Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 14:08 WIB
Janji Pimpinan DPR Kebut Revisi UU Perlindungan Anak, Tabuh Genderang Perang Lawan Perundungan
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad didampingi Wakil Ketua DPR Sari Yuliati, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. [astakom/str-Antasena]

astakom.com, Jakarta – Ruang-ruang tumbuh anak semestinya menjadi taman yang teduh, bukan arena ketakutan yang menyisakan luka panjang. Menyadari gentingnya situasi tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menabuh genderang perang melawan praktik perundungan atau bullying terhadap anak. Tidak berhenti pada pernyataan sikap, parlemen juga bersiap memacu revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sembari memperkuat dukungan anggaran serta fasilitas perlindungan agar negara benar-benar hadir memberi rasa aman.

Komitmen tegas itu digaungkan Dasco di hadapan peserta peringatan Hari Anak Sedunia bertema “Bersama Melawan Kekerasan Anak” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Sejak hari peringatan tersebut, ia menegaskan sikap parlemen yang menyatakan perang terbuka terhadap segala bentuk perundungan anak.

Bagi Dasco, upaya memutus mata rantai kekerasan terhadap anak menuntut kerja nyata yang menyentuh akar persoalan, jauh melampaui deretan slogan atau acara seremonial belaka. Ia menekankan bahwa momentum peringatan Hari Anak Sedunia dengan gerakan bersama melawan kekerasan anak harus melampaui sekadar tulisan di spanduk, sekaligus menguji nyali negara untuk benar-benar hadir saat seorang anak berteriak meminta pertolongan.

Luka psikologis di balik layar digital dan tembok sekolah

Wajah perundungan kini kian mengkhawatirkan karena tidak lagi terbatas di halaman sekolah atau ruang kelas. Kemajuan teknologi membuat tekanan terhadap anak merembes hingga ke ruang publik dan jagat maya melalui media sosial maupun grup percakapan, terus membayangi korban bahkan ketika jam pulang sekolah telah usai. Menurut Dasco, kekerasan kini tidak lagi dibatasi sekat pagar sekolah, jam pelajaran,maupun jarak, karena satu unggahan dapat disaksikan ribuan orang dan satu gambar bisa disalin berkali-kali.

Sebaran foto, gambar, maupun konten yang merendahkan martabat korban menyimpan dampak destruktif yang sulit terhapus. Bekas luka batin akibat perundungan digital kerap bertahan jauh lebih lama dibandingkan tindakan pelakunya sendiri, bahkan luka psikologis anak terus berlangsung lama setelah pelaku berhenti menekan tombol kirim dan tidak diketahui kapan sembuhnya.

Menyadari kerentanan mental korban, Dasco turut menitipkan pesan kepada insan pers agar menjaga sensitivitas saat memberitakan kasus kekerasan anak. Pemberitaan semestinya menjadi ruang perlindungan,bukan justru membuka identitas korban yang berisiko memicu tekanan psikologis berulang atau mempermalukan serta melukai korban untuk kedua kalinya.

Di lingkungan sekolah, perhatian juga perlu diarahkan pada kondisi batin anak pascakejadian. Persoalannya bukan sekadar menghitung absensi siswa di ruang belajar, melainkan memastikan apakah korban masih memiliki rasa aman dan keberanian untuk kembali melangkah ke sekolah. Dasco menyoroti pertanyaan mendasar terkait hal tersebut, yakni bukan sekadar siapa yang tidak masuk sekolah, melainkan apakah anak yang terdampak berani kembali datang ke sekolah.

Untuk itu, Dasco mengingatkan pihak sekolah, keluarga, hingga institusi terkait agar berhenti menormalisasi perundungan sebagai kenakalan remaja biasa. Ia menegaskan agar perundungan tidak diremehkan sebagai kenakalan biasa serta korban tidak pernah dipaksa diam demi menjaga nama baik sekolah, keluarga, maupun lembaga, karena martabat anak jauh lebih utama daripada reputasi siapa pun.

Membedah kebuntuan hukum dan percepatan revisi regulasi

Secara normatif, Dasco mengakui bahwa Indonesia sejatinya sudah dilengkapi deretan payung hukum untuk memproteksi anak, termasuk dari ancaman kekerasan di ruang digital. Ia menyebut Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta PP Tunas.

Namun, kelengkapan regulasi di atas kertas belum otomatis menjamin perlindungan optimal di lapangan. Alur penanganan laporan yang kerap berbelit membuat korban masih harus menanggung rasa takut sembari menunggu kepastian keadilan. Dasco menilai bahwa meskipun negara tidak mulai dari titik nol, perlindungan dan penanganan perundungan masih tersumbat, di mana laporan bisa berpindah meja sementara anak terus menanggung ancaman yang harus segera diperbaiki.

Merespons sumbatan tersebut, Dasco mendesak jajaran kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan agar bergerak cepat memproses setiap perkara perundungan yang memenuhi unsur pidana. Penanganan hukum yang berlarut-larut hanya akan memperpanjang penderitaan korban dan menghambat pemulihan trauma mereka. Ia meminta aparat penegak hukum tidak menunda waktu untuk menindaklanjuti pelanggaran perundungan yang mengandung unsur pidana agar muncul efek jera dan trauma korban bisa lekas terobati.

Sebagai langkah konkret dari sisi legislasi, DPR mematok komitmen untuk segera mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dasco menyatakan komitmen DPR untuk merevisi kedua regulasi tersebut sesegera mungkin.

Partisipasi publik hingga penguatan direktorat perlindungan

Agar pembaruan regulasi benar-benar menjawab realitas persoalan di lapangan, Dasco membuka ruang luas bagi keterlibatan masyarakat. Pihak sekolah, pengurus organisasi siswa, keluarga korban, hingga lembaga pemerhati anak diharapkan ikut menyumbangkan gagasan dalam proses penyusunan aturan tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, Dasco menekankan pentingnya partisipasi publik agar pihak sekolah, OSIS, keluarga korban, dan lembaga perlindungan anak dapat memberi masukan komprehensif kepada badan legislasi.

Pengawalan pembahasan kedua rancangan undang-undang itu nantinya akan dikawal oleh anggota DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia. Meski belum mematok tenggat waktu rampungnya revisi, Dasco menaruh harapan agar proses legislasi berjalan cepat sehingga instrumen perlindungan anak kian kokoh.

Tidak berhenti di ranah undang-undang, DPR juga menyiapkan dukungan penuh dari sisi anggaran guna memperkuat struktur kepolisian. Langkah ini diarahkan untuk membentuk direktorat perlindungan anak secara berjenjang, mulai dari tingkat kepolisian daerah, kepolisian resor, hingga kepolisian sektor. Dasco menyebut DPR akan mendukung penuh anggaran kepolisian untuk membentuk direktorat perlindungan anak di setiap polda, polres, hingga polsek.

Komitmen penguatan anggaran tersebut bahkan siap dibawa langsung ke meja Presiden demi memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai bagi satuan perlindungan anak. Ia menegaskan kesiapan DPR untuk memperjuangkan aspirasi tambahan anggaran pembentukan direktorat perlindungan ini hingga ke hadapan Presiden.

Menutup sikapnya, Dasco menegaskan keterbukaan penuh parlemen maupun dirinya secara pribadi untuk memfasilitasi segala kebutuhan sarana, prasarana, hingga dukungan komunikasi demi menuntaskan persoalan perundungan anak di Tanah Air. Ia menegaskan bahwa DPR maupun dirinya secara pribadi terbuka terhadap berbagai kebutuhan mulai dari fasilitas, sarana, prasarana, hingga komunikasi untuk mengatasi perundungan anak. (RaM)

Gen Z Takeaway

Bullying bukan lagi sekadar urusan bercandaan di sekolah, tapi ancaman nyata yang bahkan ikut mengejar korban sampai ke media sosial dan meninggalkan trauma panjang. Melalui langkah DPR yang siap mengebut revisi undang-undang serta memperkuat anggaran unit perlindungan anak di kepolisian, harapannya laporan kasus kekerasan tidak lagi macet di tengah jalan dan korban bisa mendapatkan keadilan tanpa harus dibungkam demi menjaga nama baik institusi mana pun.

Sufmi Dasco Ahmad Sufmi Ahmad Dasco Perundungan Anak UU Perlindungan anak

Infografis

Terkini