BGN Buat Skema Khusus terkait Biaya Operasional Dapur MBG di Wilayah 3T

Penulis:
Sabtu, 21 November 2026 | 15:33 WIB
BGN Buat Skema Khusus terkait Biaya Operasional Dapur MBG di Wilayah 3T
Kepala BGN Sudaryono melakukan kunjungan sekaligus inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Telanai Putra 001, Provinsi Jambi, pada Jumat (20/11/2026) pukul 01.30 dini hari WIB. [Dok. BGN]

astakom.com, Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) tengah memproses verifikasi dan validasi terhadap sekitar 3.400 lokasi untuk memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Selain itu, BGN sedang menyiapkan aturan khusus terkait biaya operasional dan insentif bagi dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kepala BGN, Sudaryono mengatakan perluasan program MBG ke daerah yang sulit dijangkau membutuhkan persiapan matang. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan program berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan kendala di kemudian hari.

"Totalnya dari mulai yang Indonesia Timur 480, Indonesia Tengah 980, termasuk yang terakhir ada 1.900 di Sumatera sama Jawa, totalnya sekitar 3.400 sekarang sudah masuk tahap verifikasi dan validasi," ujar Sudaryono, dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).

Perluasan MBG utamakan daerah yang membutuhkan

Tahapan verifikasi dan validasi bertujuan memastikan kesiapan lokasi, kebutuhan penerima manfaat, serta kelayakan pelaksanaan program. BGN tidak ingin terburu-buru mengoperasikan dapur tanpa memperhitungkan kondisi geografis dan tantangan di setiap daerah.

Wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi menjadi prioritas dalam perluasan layanan. Pasalnya, kebutuhan masyarakat di kawasan tersebut berbeda dengan wilayah perkotaan maupun kawasan aglomerasi.

Secara nasional, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berpotensi diaktifkan di wilayah 3T diperkirakan mencapai 3.000 hingga 5.000 unit.

Sementara itu, di Provinsi Jambi terdapat sembilan lokasi yang sedang menjalani proses verifikasi dan validasi sebagai bagian dari persiapan perluasan layanan MBG.

"Kita mau fokus utama kita adalah bagaimana yang membutuhkan, yang jauh-jauh dulu kita bereskan," tegasnya.

BGN siapkan insentif dan anggaran khusus untuk dapur 3T

Untuk mendukung pemerataan program, BGN tengah menyusun petunjuk teknis (juknis) khusus pelaksanaan MBG di wilayah 3T. Aturan ini diperlukan karena kebutuhan operasional, pembiayaan, dan insentif dapur di daerah terpencil tidak bisa disamakan dengan wilayah perkotaan.

Sejumlah faktor menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, mulai dari jumlah penerima manfaat, jarak distribusi, kondisi geografis, hingga biaya transportasi.

"SPPG di Kota Jambi sama Suku Anak Dalam harus berbeda. Karena penerima manfaatnya berbeda. Itu kita lagi siapkan aturan, harusnya prediksi saya minggu depan ini sudah selesai juknis 3T-nya," ungkapnya.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah akan menerapkan skema khusus bagi dapur MBG yang berada di wilayah dengan tantangan geografis tinggi. Penyesuaian mencakup alokasi anggaran, pemberian insentif, hingga tambahan komponen biaya kemahalan.

Skema tersendiri juga dibutuhkan untuk daerah kepulauan dan kawasan terpencil, seperti Papua. Dengan begitu, mitra yang membangun dapur MBG memiliki kepastian dalam menjalankan program meski menghadapi tantangan distribusi dan operasional.

"Kalau untuk daerah 3T harus ada special treatment. Harganya, anggarannya, treatment-nya, insentifnya itu pasti akan berbeda," tutupnya. (aLf/RaM)

Gen Z Takeaway

BGN tengah memverifikasi 3.400 lokasi untuk perluasan program MBG dengan memprioritaskan wilayah 3T dan daerah berangka stunting tinggi. Pemerintah juga menyiapkan juknis khusus yang mengatur penyesuaian anggaran, biaya operasional, dan insentif agar layanan MBG dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil secara merata dan berkelanjutan.

BGN Makan Bergizi Gratis Wilayah 3T MBG Badan Gizi Nasional Dapur MBG

Infografis

Terkini