Pemerintah Resmi Batalkan Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan UI

Penulis:
Sabtu, 21 November 2026 | 15:42 WIB
Pemerintah Resmi Batalkan Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan UI
Presiden Prabowo Subianto meresmikan Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Rabu (11/11/2026). [Timpres]

astakom.com, Jakarta — Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, resmi dibatalkan. Keputusan ini diambil setelah rencana tersebut menuai polemik dan memunculkan kekhawatiran publik terhadap kelestarian lingkungan.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menyampaikan pembatalan tersebut saat membuka Pameran Arsip Hutan UI di Makara Art Center Kampus UI, Depok, Sabtu (21/11/2026).

"Alhamdulillah saat ini kita pastikan tidak jadi ya. Alhamdulillah," ujar Chandra.

Chandra menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tetap mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. Namun, pembangunan fasilitas pendidikan harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan tidak mengorbankan kawasan hutan.

"Ingat bahwa sekolah rakyat itu adalah juga produk politik, yang mana tidak akan permanen selamanya. Tapi hutan, sebelum ada negara Republik Indonesia, dan insya Allah sampai kiamat nanti hutan akan selalu ada. Jadi penting kita jaga," tegasnya.

Menurut Chandra, Hutan UI memiliki fungsi ekologis penting bagi kawasan aglomerasi Jakarta–Depok. Keberadaannya membantu menjaga kualitas udara, menurunkan suhu, serta meningkatkan daya serap air, terutama di tengah ancaman cuaca ekstrem dan perubahan iklim.

Cak Imin tegaskan tak ada keputusan gunakan Hutan UI

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, juga membantah adanya rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI.

"Perlu saya tegaskan, saya sampaikan bahwa itu tidak benar. Saya sudah berkoordinasi dengan para pihak, termasuk yang paling bertanggung jawab dalam hal Sekolah Rakyat, yaitu Menteri Sosial," kata dia dalam sebuah video yang diterima, Rabu (18/11/2026).

Cak Imin menjelaskan, pemerintah tidak pernah merencanakan penggunaan Hutan Kota UI sebagai lokasi pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

"Tidak ada rencana atau bahkan keputusan apapun menyangkut penggunaan Hutan Kota UI untuk Sekolah Rakyat," tegas dia.

Meski begitu, Ketua Umum PKB tersebut membenarkan pemerintah tengah mencari lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Jabodetabek, terutama Jakarta.

"Tetapi dalam hal ini, belum ada satu pun rencana untuk menggunakan hutan kota menjadi gedung," jelas Cak Imin.

Dia memastikan rencana penggunaan kawasan hutan kota untuk pembangunan fisik tidak akan disetujuinya. Menurutnya, pelestarian lingkungan harus tetap menjadi perhatian pemerintah.

"Tidak ada rencana itu, saya pastikan saya sendiri tidak akan setuju penggunaan kawasan hutan kota untuk bangunan-bangunan tertentu. Semangat terus jaga lingkungan, jaga Indonesia," kata Cak Imin.

Tanggapan dari UI

Di sisi lain, Universitas Indonesia (UI) sebelumnya menyatakan dukungan terhadap rencana Kementerian Sosial membangun Sekolah Rakyat di lingkungan kampus UI, Depok, Jawa Barat. Meski demikian, kampus tersebut menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian hutan kota.

Dukungan tersebut didasari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Langkah ini juga dinilai sejalan dengan mandat perguruan tinggi negeri melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

"Perhatian publik terhadap kelestarian Hutan Kota UI sejalan dengan komitmen UI sendiri. Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan," ujar Direktur DHMPI UI, Erwin Panigoro, dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).

Wacana pembangunan Sekolah Rakyat di lingkungan UI bermula dari pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026). Pertemuan tersebut membahas kesiapan lahan untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan itu.

"Tanah yang dikelola UI merupakan tanah milik negara. Apabila negara memerlukannya untuk kepentingan pendidikan masyarakat yang lebih luas, UI mendukung pemanfaatannya," jelas Erwin.

UI diketahui mengelola lahan di beberapa wilayah, seperti Depok, Jakarta Selatan, Rawamangun, Kayu Putih, hingga Serpong. Dalam pembahasan awal bersama pemerintah, UI mengusulkan lahan di bagian kampus sisi Jakarta yang berdekatan dengan Hutan Kota UI, tetapi tidak masuk ke dalam kawasan hutan.

"Penetapan lokasi definitif merupakan kewenangan pemerintah. Proses tersebut akan melalui survei kesiapan serta penilaian kelayakan dan kesesuaian lahan, dengan koordinasi administratif antara UI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Sosial," terang Erwin.

Menanggapi berbagai kekhawatiran masyarakat, UI kembali menegaskan bahwa Hutan Kota UI merupakan kawasan hijau yang terus dipelihara. Komitmen menjaga kelestarian hutan tetap berlaku di seluruh area kampus, baik di wilayah Jakarta, Depok, maupun lokasi lainnya.

Dengan demikian, dukungan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat tidak berarti mengesampingkan pelestarian lingkungan. UI memastikan kedua kepentingan tersebut tetap berjalan beriringan. (aLf/RaM)

Gen Z Takeaway

Pemerintah membatalkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI, Depok, setelah menuai polemik terkait kelestarian lingkungan. Pemkot Depok mendukung program pendidikan tersebut, tetapi menegaskan pentingnya menjaga fungsi ekologis hutan. Cak Imin juga memastikan tidak ada keputusan penggunaan Hutan UI, sementara UI menyatakan akses pendidikan dan pelestarian lingkungan harus tetap berjalan beriringan.

Sekolah Rakyat Universitas Indonesia UI

Infografis

Terkini