Hadapi Ancaman Perang Siber hingga AI, Menhan Sjafrie dan Menko Yusril Kebut Revisi UU Pertahanan Negara

Sabtu, 21 November 2026 | 16:02 WIB
Hadapi Ancaman Perang Siber hingga AI, Menhan Sjafrie dan Menko Yusril Kebut Revisi UU Pertahanan Negara
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) berjalan bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usai melakukan pertemuan, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). [astakom/str-Antasena]

astakom.com, Jakarta – Lanskap ancaman keamanan global kini sudah jauh berubah, bukan lagi sekadar soal adu kekuatan fisik di medan tempur, melainkan merambah ke perang siber hingga kecerdasan buatan. Merespons dinamika tersebut, pemerintah mulai mematangkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara agar payung hukum nasional tetap relevan dengan pergeseran geopolitik dan kemajuan teknologi militer modern.

Langkah awal pembaruan regulasi itu dibahas langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dalam pertemuan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

Target masuk DPR awal 2027 dan jejak sejarah regulasi

Pemerintah menargetkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertahanan Negara sudah siap dibawa ke meja pembahasan DPR pada awal 2027 mendatang. Dalam pertemuan tersebut, Sjafrie meminta dukungan langsung dari Yusril untuk mengakselerasi penyusunan draf regulasi itu.

Permintaan itu bukan tanpa alasan, mengingat Yusril memiliki rekam jejak historis yang melekat kuat dengan lahirnya undang-undang tersebut dua dekade silam.

"Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati," ujar Yusril, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Yusril menyambut positif permintaan tersebut dan menyatakan kesiapannya membantu Sjafrie dalam fase persiapan. Meski demikian, ia memastikan bahwa proses pembahasan teknis di parlemen nantinya tetap akan dijalankan oleh Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai porsi tugas dan kewenangan masing-masing.

Menjawab tantangan cyber war, AI, hingga teknologi drone

Urgensi pembaruan aturan ini didasari oleh usia UU Nomor 3 Tahun 2002 yang hampir menyentuh seperempat abad. Selama rentang waktu tersebut, peta strategis pertahanan dan keamanan mengalami transformasi besar-besaran yang menuntut pembaruan norma hukum.

Perkembangan teknologi militer terkini mulai dari ancaman perang siber (cyber war), pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), hingga pengoperasian pesawat nirawak (drone) menjadi faktor krusial yang mendorong perlunya revisi regulasi.

"Secara umum beliau mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah," jelas Yusril.

"Sehingga UU Pertahanan Negara juga perlu disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan terkini," tambahnya.

Tepis isu politik hingga nostalgia kawan lama sejak era 1998

Di luar agenda strategis soal pertahanan, pertemuan dua tokoh tersebut sempat memicu spekulasi politik, termasuk isu pembahasan dua nama calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto untuk dipilih MPR. Namun, Yusril langsung menepis kabar tersebut secara tegas.

"Enggaklah (bahas cawapres). Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin," kata Yusril.

Selain isu cawapres, Yusril juga membantah adanya pembicaraan mengenai penyadapan maupun tindak pidana makar dalam pertemuan itu. Ia meluruskan bahwa penanganan dua perkara tersebut merupakan ranah kewenangan kepolisian dalam proses penegakan hukum, sementara kapasitasnya sebagai Menko Kumham Imipas terbatas pada aspek penerapan serta penafsiran hukum merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Lebih dari sekadar urusan birokrasi dan legislasi, perjumpaan di Kantor Kemenhan itu sekaligus menjadi ruang silaturahmi bagi dua kawan lama. Yusril dan Sjafrie diketahui telah saling mengenal sejak era Orde Baru dan sama-sama terlibat dalam penanganan situasi krisis kerusuhan Mei 1998 menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto di tengah gelombang tuntutan reformasi. (RaM)

Gen Z Takeaway

Undang-Undang Pertahanan Negara yang usianya sudah hampir 25 tahun akhirnya bakal di-upgrade biar nggak ketinggalan zaman menghadapi ancaman perang siber, AI, sampai drone tempur. Lewat kolaborasi Yusril Ihza Mahendra dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, draf revisi aturan ini ditargetkan mulai dibahas DPR pada awal 2027, sekaligus membantah isu miring soal obrolan cawapres maupun urusan penyadapan di balik pertemuan dua tokoh lama tersebut.

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Menko Yusril Ihza Mahendra Pertahanan Negara Ancaman Digital di Era AI

Infografis

Terkini