Raffi Ahmad Klaim Sudah Konsultasi soal Endorse Sejak 2024, KPK Langsung Spill Faktanya!
astakom.com, Jakarta – Isu seputar rangkap peran Raffi Ahmad sebagai pejabat negara sekaligus pekerja seni yang masih aktif menerima tawaran komersial akhirnya memicu respons resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di tengah ramainya perbincangan publik soal batas etika antara jabatan publik dan bisnis hiburan, lembaga antirasuah tersebut belum lama ini angkat bicara menanggapi klaim konsultasi yang sempat dilontarkan oleh Raffi Ahmad.
Polemik ini bermula ketika publik menyoroti status Raffi yang menjabat di lingkungan pemerintahan, namun tetap menjalankan aktivitas komersial di industri hiburan. Menjawab sorotan tersebut, Raffi sempat memberikan klarifikasi melalui unggahan video di media sosial dan menyebut dirinya sudah berkoordinasi dengan KPK sejak tahun 2024 lalu.
KPK tegaskan pintu konsultasi pencegahan memang terbuka untuk siapa saja
Menanggapi klaim tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan penjelasan mengenai posisi lembaganya dalam konteks pencegahan korupsi. Budi tidak menampik bahwa KPK memiliki mekanisme konsultasi bagi penyelenggara negara maupun pihak lain yang ingin memastikan langkahnya aman dari potensi pelanggaran hukum.
"Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan yang dikonfirmasi media nasional di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa fungsi konsultasi tersebut merupakan bagian dari upaya pendampingan agar para pejabat publik memahami batasan-batasan yang ada saat menjalankan tugas negara. Langkah ini dilakukan supaya celah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan bisa dideteksi sedini mungkin sebelum berkembang menjadi pelanggaran pidana.
"Kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah dan mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan," katanya.
Pernyataan dari pihak KPK ini sekaligus memperjelas bahwa ruang konsultasi memang disediakan secara umum sebagai instrumen mitigasi risiko korupsi, bukan sekadar legitimasi untuk aktivitas komersial tertentu tanpa batasan etika.
Kilas balik klarifikasi Raffi Ahmad soal endorsement dan kerja sama komersial
Sebelumnya, publik dibuat ramai oleh pernyataan Raffi Ahmad dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad dan berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717 pada Senin (16/11/2026). Dalam video klarifikasi tersebut, Raffi membeberkan bahwa dirinya sudah meminta arahan kepada KPK sejak tahun 2024 terkait kelanjutan kariernya di dunia hiburan setelah masuk ke jajaran pemerintahan.
"Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya," kata Raffi.
Berdasarkan penuturan Raffi, hasil komunikasi dengan pihak KPK saat itu menyimpulkan bahwa posisinya sebagai pejabat publik yang tetap mengambil pekerjaan di ranah seni maupun kerja sama komersial dinilai tidak menabrak regulasi yang ada.
"Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Meski demikian, Raffi mengakui bahwa persoalan di ruang publik tidak melulu soal hitam di atas putih aturan hukum semata. Ia menyadari ada dimensi lain yang jauh lebih sensitif ketika seseorang sudah menyandang status sebagai pejabat negara, yakni soal kepantasan moral dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa aspek etika, kepatutan, serta kepercayaan publik kini menjadi bahan pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang diambilnya ke depan.
Buntut panjang polemik proyek influencer kementerian senilai Rp14,7 miliar
Pernyataan klarifikasi serta pengakuan konsultasi dengan KPK tersebut muncul tidak lama setelah Raffi menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat. Permintaan maaf itu berkaitan langsung dengan polemik pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di dua instansi pemerintah, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Sorotan tajam dari warganet hingga pengamat kebijakan publik mengarah pada proyek kerja sama kampanye digital tersebut yang berlangsung dalam rentang waktu 2024 hingga 2026. Nilai kontrak dari pengadaan jasa influencer di kedua kementerian itu pun terbilang fantastis, yakni mencapai total Rp14,7 miliar.
Situasi ini memicu diskusi luas di media sosial mengenai standar ganda dan batas tegas antara profesionalisme pekerja seni dengan integritas pejabat publik. Di satu sisi, aturan formal mungkin memberi ruang tertentu, tetapi di sisi lain publik menuntut sensitivitas etika yang lebih tinggi agar tidak memicu persepsi konflik kepentingan dalam penggunaan anggaran negara. (aNs)
Gen Z Takeaway
Lagi ramai soal status rangkap jabatan Raffi Ahmad sebagai pejabat di lingkungan pemerintahan sekaligus pekerja seni yang masih terima endorse, KPK akhirnya ikut speak up buat meluruskan klaim konsultasi sejak 2024 yang sempat dilontarkan Raffi. Jubir KPK Budi Prasetyo menegaskan kalau pintu konsultasi di ranah pencegahan memang selalu open buat siapa saja demi mendampingi pejabat negara biar terhindar dari potensi korupsi atau konflik kepentingan sejak dini. Sebelumnya, lewat video klarifikasi usai minta maaf soal polemik proyek jasa influencer di Kemendikbudristek dan KKP senilai Rp14,7 miliar (periode 2024–2026), Raffi mengaku sudah konsultasi ke KPK dan dinilai tidak melanggar aturan, meski kini ia sadar kalau soal jabatan publik itu nggak cuma bicara aturan formal, tapi juga menyangkut etika, kepatutan, dan trust dari masyarakat.









