Profil Komjen Hendro Pandowo, Ketua Majelis Sidang Etik Eko Hadi Santoso

Penulis:
Rabu, 18 November 2026 | 13:34 WIB
Profil Komjen Hendro Pandowo, Ketua Majelis Sidang Etik Eko Hadi Santoso
Komisaris Jenderal Polisi Hendro Pandowo. [Dok. Wikipedia]

astakom.com, Jakarta — Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap EHS atau Eko Hadi Santoso yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri pada Selasa (17/11/2026) memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Sidang etik tersebut dipimpin langsung oleh Komisaris Jenderal Polisi Hendro Pandowo. Nama Hendro Pandowo kemudian banyak disorot publik atas putusannya.

Profil Hendro Pandowo

Komisaris Jenderal Polisi Hendro Pandowo merupakan perwira tinggi Polri yang lahir di Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada 12 Januari 1969. 

Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991, satu angkatan dengan Listyo Sigit Prabowo yang kini berstatus tersangka dalam perkara penyadapan yang sama.

Perjalanan pendidikannya berlanjut di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 1998, Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) pada 2007, serta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2016. 

Hendro juga meraih gelar magister dari Universitas Indonesia pada 2006 dan telah menyandang gelar doktor.

Jejak karier dari Reserse hingga pimpinan wilayah

Sebagian besar perjalanan karier Hendro berlangsung di bidang reserse. Ia pernah menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat sebelum dipercaya memimpin sejumlah kepolisian resor, yakni Polres Purwakarta, Polres Bandung, dan Polres Metro Jakarta Pusat.

Kariernya kemudian berlanjut sebagai Kapolrestabes Bandung. Berbagai pengalaman di tingkat kewilayahan tersebut menjadi bekal bagi Hendro untuk mengisi sejumlah posisi strategis di lingkungan Mabes Polri.

Pada 2018, Hendro dipercaya menjabat Kepala Biro Provos Divisi Propam Polri. Unit ini memiliki tugas menegakkan disiplin dan menjaga kepatuhan internal anggota kepolisian.

Masih pada tahun yang sama, Hendro menjadi salah satu pimpinan Satuan Tugas Antimafia Bola bersama Brigjen Krishna Murti. Satgas tersebut dibentuk untuk mengusut praktik pengaturan skor dalam sepak bola nasional.

Dalam penanganannya, Satgas Antimafia Bola menetapkan sejumlah tersangka. Salah satunya Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI Joko Driyono, yang ditahan pada Maret 2019 terkait perkara perusakan barang bukti.

Dipercaya isi jabatan strategis hingga bintang tiga

Pada 2020, Hendro mendapat penugasan sebagai Wakil Kepala Polda Metro Jaya. Kariernya terus meningkat hingga memperoleh pangkat inspektur jenderal pada Maret 2023 ketika menjabat Staf Ahli Sosial Budaya Kapolri.

Melalui Surat Telegram Nomor ST/1554/VII/KEP/2024 tertanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani Kapolri saat itu, Listyo Sigit, Hendro ditunjuk menjadi Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Ia menggantikan Irjen Tornagogo Sihombing.

Selama bertugas di Babel, Hendro menginisiasi sejumlah program pencegahan kenakalan remaja. Di antaranya penghapusan simbol geng motor di tembok-tembok kota serta kampanye agar geng motor tidak masuk ke lingkungan sekolah.

Pada 28 November 2025, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melantik Hendro sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum. Penugasan tersebut mengantarkannya naik pangkat menjadi komisaris jenderal terhitung sejak 1 Januari 2026.

Dengan pangkat tersebut, Hendro menjadi salah satu jenderal bintang tiga lulusan Akpol 1991.

Namun, pada Oktober 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menarik Hendro kembali ke Mabes Polri sebagai perwira tinggi Bareskrim. Posisi yang ditinggalkannya di Kementerian Hukum kemudian diisi Komjen R.Z. Panca Putra Simanjuntak.

Pimpin sidang etik yang menyeret sejumlah jenderal

Penunjukan Hendro sebagai ketua majelis sidang etik menempatkannya dalam posisi penting untuk menangani perkara yang menyeret empat jenderal Polri, termasuk teman satu angkatannya di Akpol.

Sebelumnya, sidang etik Ahrie Sonta pada 10 November 2026 berlangsung sekitar 11 jam. Persidangan tersebut berakhir dengan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Namun, Ahrie mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Perjalanan karier Hendro yang telah melewati berbagai posisi strategis di kepolisian kini memasuki babak penting. Keputusan yang diambilnya bersama majelis sidang menjadi bagian dari proses penegakan etik di tubuh Polri. (aLf/RaM)

Gen Z Takeaway

Komjen Hendro Pandowo memiliki rekam jejak panjang di kepolisian, mulai dari bidang reserse, pimpinan wilayah, hingga jabatan strategis di Mabes Polri dan Kementerian Hukum. Lulusan Akpol 1991 tersebut dipercaya memimpin sidang etik Eko Hadi yang menjadi bagian penting dari penanganan perkara penyadapan yang turut menyeret sejumlah jenderal Polri.

penyadapan Penyadapan Ilegal Penyadapan Presiden Penyadapan Presiden Prabowo Subianto Polri Irjen Eko Hadi Santoso

Infografis

Terkini