Polri Usul 6 Poin Masuk dalam RUU Penyadapan untuk Cegah Penyalahgunaan Wewenang

Penulis: Alfian Tegar
Editor: Henni Rachma Sari
Senin, 16 November 2026 | 18:08 WIB
Polri Usul 6 Poin Masuk dalam RUU Penyadapan untuk Cegah Penyalahgunaan Wewenang
Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti saat rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta. [Dok. TVR Parlemen]

astakom.com, Jakarta — Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam poin penting untuk dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. 

Usulan ini ditujukan untuk memperketat pengawasan sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penyadapan.

Hal tersebut disampaikan Dedy dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026). Menurutnya, aturan yang jelas diperlukan agar kewenangan penyadapan tidak digunakan di luar kepentingan yang telah ditentukan.

"Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan," kata Dedy.

Enam poin jadi kunci pengawasan penyadapan

Dedy menjelaskan, poin pertama yang perlu diatur adalah pembatasan sasaran penyadapan. Menurutnya, tindakan tersebut hanya boleh dilakukan untuk mencegah gangguan keamanan dalam negeri, termasuk menghadapi kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.

Kedua, RUU Penyadapan harus memuat larangan tegas terkait penggunaan kewenangan di luar sasaran yang telah ditetapkan. Penyadapan juga tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok dan harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Ketiga, setiap pelaksanaan penyadapan wajib didasarkan pada perintah tertulis dari pimpinan serta memiliki batas waktu yang jelas. Dedy menyebut, selama ini Baintelkam Polri umumnya melaksanakan penyadapan dalam jangka waktu satu bulan.

Selain itu, mekanisme pelaksanaannya harus memiliki pembagian tugas yang terpisah antara pihak pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis. Skema tersebut dinilai penting sebagai bentuk kontrol agar kewenangan tidak terpusat pada satu pihak.

"Kemudian tercatat, dengan tata caranya yang sifatnya kompartmentasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis terpisah. Ini sebagai sarana kontrol," ucap Dedy.

Poin keempat berkaitan dengan pencatatan penggunaan sarana penyadapan. Seluruh aktivitas harus terdokumentasi dengan baik dan tidak boleh diubah maupun dihapus. Dedy juga menekankan perlunya audit secara berkala untuk memastikan pelaksanaannya tetap sesuai ketentuan.

Kelima, pengawasan harus dilakukan secara berlapis. Dedy mengusulkan pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri, serta melibatkan fungsi inspektorat dan Propam sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Polri.

Penyalahgunaan wewenang bisa berujung pemecatan

Terakhir, Dedy meminta RUU Penyadapan mengatur sanksi tegas bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangannya. Ketentuan tersebut dapat mengacu pada Pasal 258 KUHP dan PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.

Menurutnya, sanksi terberat yang dapat dijatuhkan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Selain itu, hukuman disiplin juga dapat diberikan berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003.

"Hukumannya terberat adalah sampai dengan PTDH (pemecatan tidak dengan hormat), serta hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003 yang sanksi tersebut berlaku bagi pelaksana maupun pemberi perintah," ujarnya.

Melalui enam usulan tersebut, Dedy menekankan pentingnya aturan penyadapan yang transparan, terukur, dan memiliki mekanisme pengawasan. Dengan begitu, kewenangan penyadapan tetap dapat dijalankan sesuai kebutuhan keamanan tanpa membuka celah penyalahgunaan kekuasaan. (aLf/RaM)

Gen Z Takeaway

Kepala Baintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam poin pengaturan dalam RUU Penyadapan, mulai dari pembatasan sasaran, larangan penyalahgunaan, perintah tertulis, pencatatan, pengawasan berlapis, hingga sanksi tegas berupa pemecatan bagi pelanggar.

RUU Penyadapan penyadapan Penyadapan Ilegal Polri

Infografis

Terkini