Tutup Celah Markup, Presiden Prabowo Bidik Penghematan Anggaran Rp400 Triliun!
astakom.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penghematan anggaran negara bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata yang hasilnya akan dikembalikan penuh untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Upaya tersebut ditempuh pemerintah lewat penataan belanja pemerintah yang jauh lebih efisien dan terukur.Pernyataan tegas ini disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan di acara Tanwir Muhammadiyah 2026 sekaligus Milad Ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Di hadapan para peserta yang hadir, Kepala Negara meminta masyarakat tetap optimis terhadap kekuatan ekonomi nasional yang kini dijaga ketat dari kebocoran.
"Saya minta saudara-saudara yakin Indonesia kuat. Indonesia cukup besar kekayaannya dan sekarang kita tidak mengizinkan lagi kekayaan kita diambil seenaknya. Dan tidak bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.
Siap rasionalkan belanja
Salah satu sumber kebocoran terbesar yang disorot Presiden Prabowo adalah pola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selama ini, sistem belanja tersebut berjalan secara terpisah di masing-masing kementerian, pemerintah provinsi, hingga tingkat kabupaten. Akibatnya, barang dengan jenis dan spesifikasi yang identik kerap dibeli dengan patokan harga yang berbeda-beda di tiap instansi.
Sistem belanja yang terpecah-pecah ini dinilai udah nggak relevan dan rawan disalahgunakan. Makanya pemerintah memutuskan untuk menyatukan sistem pengadaan tersebut dalam satu pintu kebijakan agar penggunaan uang negara lebih rasional dan bebas dari praktik penggelembungan harga.
500 Kabupaten nggak ada belanja sendiri-sendiri
"Ini ingin kita rasionalkan. Jadi, satu belanja. Tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri. Tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama," kata Presiden Prabowo.
Berdasarkan catatan pemerintah, total belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp1.200 triliun. Dari total nilai tersebut, pemerintah memperkirakan sekitar 30 persen atau setara dengan Rp400 triliun berpotensi menguap akibat praktik mark-up. Jika celah kebocoran ini berhasil ditutup melalui sentralisasi standar harga, negara bisa mengamankan dana dalam jumlah masif.
"Jadi, kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp400 triliun, Rp400 triliun," kata Presiden Prabowo.
Alokasi dana hasil efisiensi
Dana hasil efisiensi bernilai ratusan triliun rupiah tersebut dipastikan tidak akan mengendap di kas negara. Pemerintah telah menyiapkan skema distribusi langsung untuk memperkuat pembangunan di daerah, meningkatkan fasilitas pendidikan, hingga memberdayakan kawasan pesisir.
Melalui langkah ini, setiap provinsi bakal menerima tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar, sementara setiap kabupaten akan memperoleh suntikan dana minimal Rp20 miliar dalam waktu dekat.
Selain itu, efisiensi anggaran juga mendongkrak target renovasi fasilitas pendidikan tahun ini, melonjak dari rencana awal 71.000 sekolah menjadi 88.000 sekolah.
Nggak cuma itu, sektor vital negara yaitu sektor kelautan juga mendapat porsi besar melalui target pembangunan 1.000 hingga 1.200 desa nelayan pada akhir 2026, yang akan ditambah lagi sebanyak 2.000 desa pada tahun 2027. (Shnty/aNs)
Gen Z Takeaway
Penghematan anggaran bukan sekadar memangkas pengeluaran, tetapi juga memastikan uang negara benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat. Presiden Prabowo mendorong sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih terpusat agar celah mark up senilai potensi Rp400 triliun bisa ditekan. Dana hasil efisiensi nantinya diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah, renovasi sekolah, hingga pengembangan desa nelayan. Intinya, belanja negara harus lebih transparan, efisien, dan punya dampak nyata bagi masyarakat.
