Presiden Prabowo Gaspol Reformasi Sistem Politik dan Ekonomi, Tak Boleh Dikuasai Segelintir Elite
astakom.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto terus melakukan reformasi sistem supaya masyarakat Indonesia lebih sejahtera dan bisa menikmati hasil kekayaan Indonesia dengan adil, nggak cuma dinikmati oleh segelintir pihak
Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pembenahan sistem politik dan ekonomi Indonesia supaya nggak dikuasai oleh kelompok berkepentingan yang memiliki kekuatan finansial. Presiden Prabowo ingin demokrasi berjalan sesuai amanat konstitusi dan perekonomian nasional benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal,” kata Presiden Prabowo dalam acara Tanwir dan peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11/2026).
Tingginya biaya pemilu
Presiden Prabowo menilai salah satu persoalan mendasar di sistem politik Indonesia adalah tingginya biaya untuk menduduki jabatan publik. Dia menghighlight besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk mengikuti kontestasi politik, mulai dari pemilihan kepala daerah sampe pemilihan anggota legislatif.
Presiden Prabowo kasih contoh biaya pencalonan kepala daerah yang bisa mencapai puluhan sampe ratusan miliar rupiah. Sementara itu, buat jadi anggota DPR, seseorang disebut membutuhkan dana sekitar Rp40 miliar hingga Rp50 miliar, dan biaya itu bahkan tanpa jaminan akan terpilih.
Presiden Prabowo mempertanyakan apakah praktik politik dengan biaya yang begitu tinggi masih related sama cita-cita para pendiri bangsa. Presiden Prabowo yakin kalau masyarakat Indonesia pengen sistem politik yang lebih sehat, adil, dan tidak menjadikan kekuatan uang sebagai penentu kekuasaan.
Koreksi penyimpangan
Makanya Presiden Prabowo ngajak semua elemen politik, termasuk para ketua umum partai, buat berani melakukan evaluasi dan pembenahan. Presiden Prabowo juga mengungkapkan udah berdiskusi dengan sejumlah pimpinan partai politik dan melihat adanya kesadaran soal perlunya perbaikan sistem.
“Kalau ada penyimpangan kita harus koreksi penyimpangan. Alhamdulillah kita sudah semakin ada kesadaran. Hampir semua ketua umum partai yang saya bicara paham, mengerti, sadar kita harus adakan perbaikan sistem politik,” ungkap Presiden Prabowo.
Nggak cuma sistem politik, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya buat membenahi sistem ekonomi nasional. Presiden Prabowo menilai praktik perekonomian Indonesia selama ini udah menyimpang dari prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Benahi sistem ekonomi
Perekonomian nasional harus dibangun berdasarkan asas kekeluargaan dan semangat kebersamaan, bukan hanya memberikan keuntungan kepada kelompok atau golongan tertentu.
“Saya bertekad sisa mandat saya, saya akan teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945,” tegasnya.
Presiden Prabowo mengingatkan amanat konstitusi mengenai pengelolaan perekonomian nasional. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Kekayaan Indonesia hrus bermanfaat buat rakyat
Cabang-cabang produksi yang penting buat negara dan menguasai hajat hidup orang banyak juga harus berada dalam penguasaan negara. Termasuk bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Presiden Prabowo tegaskan bahwa prinsip itu harus menjadi landasan dalam menjalankan kebijakan ekonomi nasional agar kekayaan Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat.
“Alhamdulillah sekarang kita berorientasi kepada Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, kebersamaan tadi, berdasarkan asas kekeluargaan,” pungkas Presiden Prabowo. (Shnty/RaM)
Gen Z Takeaway
Presiden Prabowo lagi gaspol membenahi sistem politik dan ekonomi Indonesia supaya kekayaan negara nggak cuma berputar di kalangan elite atau kelompok bermodal besar. Menurutnya, demokrasi seharusnya nggak bisa dibeli dengan uang, sementara perekonomian nasional harus kembali berpegang pada amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Karena itu, Prabowo mendorong evaluasi sistem politik yang selama ini membutuhkan biaya sangat besar sekaligus memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Intinya, reformasi yang didorong bukan sekadar soal perubahan sistem, tetapi juga memastikan kesejahteraan dan hasil kekayaan bangsa bisa dirasakan lebih adil oleh seluruh masyarakat.
