Presiden Prabowo Sentil Pengusaha Tambang: Minimal 70 Persen Cuan Buat Negara
astakom.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen tegasnya dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan sumber daya alam nasional. Dalam sebuah langkah besar yang diprediksi bakal membawa dampak positif bagi kas negara, Presiden Prabowo menginstruksikan agar semua pemegang izin pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) ngasih keuntungan minimal 70 persen buat negara.
Bahkan, Kepala Negara nggak ragu membuka opsi agar saham perusahaan-perusahaan tambang tersebut dikuasai langsung oleh negara. Kebijakan game-changer ini disampaikan Presiden Prabowo saat ngasih sambutan di hadapan peserta acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah yang berlangsung di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11/2026).
Jalankan amanat konstitusi
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah strategis ini merupakan wujud nyata dari amanat konstitusi. Ia ingin memastikan bahwa semua kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tapi benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” kata Presiden Prabowo, mengutip semangat Pasal 33 UUD 1945.
Untuk merealisasikan visi besar tersebut, Presiden Prabowo mengaku udah ngasih instruksi khusus kepada jajaran kabinetnya. Fokus utama arahan ini ditujukan kepada kementerian teknis terkait, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar segera mengeksekusi aturan pembagian manfaat minimal 70 persen dari seluruh aktivitas pertambangan di tanah air.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, ya, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” katanya.
Skema investasi terbuka
Terkait struktur kepemilikan, Presiden Prabowo ngespill bahwa pemerintah membuka peluang lebar untuk menguasai saham perusahaan tambang. Namun, pemerintah tetap bersikap realistis dan ramah terhadap iklim investasi. Apabila dalam operasionalnya suatu perusahaan tambang masih membutuhkan suntikan dana segar dari investor, pintu kerja sama tetap terbuka lebar.
Syaratnya satu, yakni skema pembagian hasil harus adil dan mengutamakan kepentingan nasional. Investor dipersilakan masuk, mengambil kembali modal yang telah ditanamkan beserta imbal hasil yang wajar, namun setelah itu porsi keuntungan terbesar wajib kembali ke negara.
“Bila perlu dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita mungkin butuh modal, dia memasukkan modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” kata Presiden Prabowo.
Dengan tata kelola baru yang lebih transparan dan berpihak pada rakyat ini, Presiden Prabowo optimistis dampak positifnya tidak perlu ditunggu bertahun-tahun. Ia meyakini manfaat ekonomi dari kebijakan tersebut akan mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.
Tutup celah manipulasi lewat ekspor satu pintu
Tidak berhenti di sektor hulu pertambangan, Presiden Prabowo juga menyoroti sektor hilir, khususnya tata niaga ekspor komoditas. Hal ini dilakukan buat mencegah praktik manipulasi data yang kerap merugikan penerimaan negara, Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar seluruh kegiatan ekspor wajib dilakukan melalui sistem satu pintu, yakni lewat lembaga resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah.
Kebijakan ini dirancang sebagai benteng pengawasan guna memastikan volume barang yang dilaporkan dalam dokumen ekspor benar-benar akurat dan sesuai dengan jumlah fisik komoditas yang dikirim ke luar negeri.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk, sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton, jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” tegasnya.
Dinamika di daerah
Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menyinggung berbagai dinamika dan laporan yang masuk dari sejumlah kepala daerah. Ia mencermati bahwa banyak persoalan di lapangan yang berkaitan erat dengan koridor-koridor yang kini tengah menjadi perhatian serius pemerintah pusat untuk segera dibenahi.
“Gubernur melaporkan di banyak daerah ada masalah-masalah, ya, kan. Apa yang disinggung tadi, koridor-koridor ya,” ucapnya.
Melalui kombinasi kebijakan pembagian keuntungan tambang dan pengawasan ekspor yang ketat, pemerintah berharap fondasi fiskal Indonesia semakin kokoh, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi pembangunan yang merata di seluruh penjuru negeri. (Shnty/RaM)
Gen Z Takeaway
Presiden Prabowo mulai gaspol membenahi tata kelola sumber daya alam Indonesia agar hasilnya nggak cuma dinikmati segelintir pengusaha. Lewat aturan baru, pemerintah menargetkan minimal 70% keuntungan aktivitas pertambangan dinikmati negara, bahkan membuka opsi penguasaan saham perusahaan tambang. Nggak cuma itu, ekspor komoditas juga bakal diawasi lewat sistem satu pintu untuk menutup celah manipulasi laporan. Intinya, pemerintah ingin memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar menghasilkan manfaat maksimal bagi negara dan kesejahteraan rakyat.
