Bursa Cawapres Kosong, PDIP Serahkan Sepenuhnya Keputusan Strategis ke Tangan 'Bu Ketum'
astakom.com, Jakarta - Dinamika seputar pengisian kursi wakil presiden (wapres) yang kini kosong turut menarik perhatian jajaran elite PDI Perjuangan (PDIP). Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya memilih berpijak pada koridor konstitusi, sembari menyerahkan sepenuhnya arah sikap maupun keputusan strategis partai termasuk urusan bursa nama calon wakil presiden (cawapres) kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurut Hasto, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden telah memiliki aturan main yang jelas dalam konstitusi negara. Dalam keterangannya pada Sabtu (14/11/2026), ia menyampaikan bahwa sikap politik PDIP adalah tetap taat pada konstitusi, demokrasi, serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Ia juga menggarisbawahi bahwa seluruh hal strategis yang menyangkut sikap politik partai berlambang banteng moncong putih tersebut merupakan kewenangan penuh Ketua Umum Partai, Megawati Soekarnoputri.
Lebih lanjut, Hasto memaparkan bahwa konstitusi memberikan mandat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti guna mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Harapan untuk Dua Sosok Usulan Presiden dan Aturan Main UU MD3
Terkait dua nama yang nantinya bakal diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto, Hasto menaruh harapan besar agar sosok yang dipilih benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan riil yang tengah dirasakan masyarakat luas. PDIP, kata dia, menghormati hak prerogatif presiden yang telah diamanatkan konstitusi untuk menyodorkan dua figur terbaik yang menjadi harapan rakyat.
Ia merinci bahwa figur cawapres mendatang diharapkan sanggup mengatasi tantangan ekonomi, merespons sulitnya mencari lapangan pekerjaan, hingga mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat demi membangun masa depan yang lebih baik.
Di sisi lain, bursa nama cawapres belakangan ramai dikaitkan dengan dua kader senior PDIP, yakni Ketua DPR Puan Maharani serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Menanggapi rumor tersebut, Hasto kembali menegaskan bahwa keputusan strategis partai tetap berada di satu pintu, yakni di tangan Megawati.
Hasto pun tidak menampik adanya ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD,dan DPRD (UU MD3) yang mengatur bahwa calon wakil presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran. Ia menekankan pentingnya menghormati prinsip-prinsip konstitusionalisme dan tatanan demokrasi yang sehat.
Setali tiga uang, ketika disinggung mengenai peluang PDIP untuk merapat ke dalam koalisi pemerintahan saat ini, Hasto memberikan jawaban serupa. Ia memastikan bahwa segala langkah strategis partai sepenuhnya menunggu keputusan resmi dari Megawati Soekarnoputri selaku pimpinan tertinggi partai. (RaM)
Gen Z Takeaway
Di tengah ramainya isu pengisian kursi wapres yang kosong sampai-sampai nama Puan Maharani dan Pramono Anung ikut masuk bursa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto langsung kasih penegasan kalau semua keputusan strategis partai, termasuk soal cawapres dan peluang gabung koalisi pemerintah, mutlak ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hasto juga ngingetin kalau mekanisme pengisian kursi wapres udah jelas diatur konstitusi sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto buat ngusulin dua nama terbaik yang beneran bisa nyelesain masalah ekonomi, susahnya lapangan kerja, sampai harga sembako yang naik, sembari tetap menghormati aturan main di UU MD3.
