Yusril: Pembentukan Pokja Penanganan Pelanggaran HAM bukan Pencampuradukan Kewenangan
astakom.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pembentukan kelompok kerja (pokja) penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu tidak bertujuan mengambil alih kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) maupun Kejaksaan Agung.
Dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (09/11/2026), Yusril menjelaskan pokja dibentuk untuk menyelaraskan standar dan prosedur penyelidikan serta penyidikan agar kedua lembaga memiliki pemahaman yang sama.
“Yang ingin kita pecahkan bukan pencampuradukan kewenangan, melainkan prosedur penyelidikan dan penyidikan, yakni bagaimana Komnas HAM dan Kejaksaan dapat mempunyai pemahaman yang sama,” ucap Menko Yusril.
Untuk menyamakan persepsi penyelidikan-penyidikan
Yusril menyebut Kemenko Kumham Imipas berupaya mengidentifikasi penyebab sejumlah hasil penyelidikan Komnas HAM tidak berlanjut ke tahap berikutnya di Kejaksaan. Koordinasi diperlukan untuk menemukan solusi atas kebuntuan tersebut.
Ia menilai perbedaan pemahaman mengenai mekanisme penyelidikan dan penyidikan menjadi salah satu persoalan utama. Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan, sementara penyidikan merupakan tugas Kejaksaan.
“Menyamakan standar dan persepsi itulah yang harus dipecahkan bersama supaya hasil penyelidikan Komnas tidak sia-sia dan dimentahkan oleh penyidik Kejaksaan,” imbuhnya.
Koordinasi tak mengurangi independensi
Yusril menegaskan koordinasi lintas lembaga merupakan bagian dari fungsi Kemenko untuk menyelaraskan kebijakan dan menyelesaikan persoalan yang melibatkan berbagai instansi.
Menurutnya, koordinasi tidak sama dengan intervensi. Pemerintah tetap menghormati kewenangan serta independensi setiap lembaga.
“Pemerintah sering juga berkoordinasi dengan KPK dan bahkan dengan Mahkamah Agung, sejauh menyangkut hal-hal prosedural tanpa mengganggu independensi masing-masing lembaga. Koordinasi seperti itu tidak berarti pemerintah mencampuri kewenangan lembaga-lembaga tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, pada Senin (09/11/2026) siang, Yusril mengumumkan pembentukan pokja untuk mengurai hambatan prosedural dalam penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Salah satu fokusnya ialah 13 kasus yang belum dituntaskan melalui jalur peradilan.
Pokja tersebut dipimpin Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan dengan melibatkan Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan Polri. Pemerintah juga membuka kemungkinan melibatkan akademisi serta hakim.
Keputusan itu dibahas dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dihadiri Wakil Menko Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Paulus, Wakil Ketua Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo, serta Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Didik Farkhan.
Respons dari Komnas HAM terkait Pokja
Pembentukan tim tersebut turut mendapat respons dari Anggota Komnas HAM Amiruddin. Dalam pernyataannya, ia menyebut Komnas HAM tidak dilibatkan sejak awal dan menolak bergabung dalam pokja.
Melalui keterangan tertulis, Amiruddin menjelaskan penolakan itu berkaitan dengan status Komnas HAM sebagai lembaga negara mandiri yang dijamin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Ia menilai posisi pokja yang berada di bawah kendali Kemenko Kumham Imipas berpotensi menempatkan Komnas HAM dalam struktur kerja eksekutif.
“Sebagai lembaga negara mandiri, Komnas HAM bukan menjadi bagian dari kerja-kerja eksekutif, sementara pokja yang dikendalikan oleh Menko Kumham Imipas adalah instrumen dari eksekutif atau pemerintah,” ujarnya. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Pembentukan pokja penanganan 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu memicu perbedaan pandangan antara pemerintah dan Komnas HAM. Yusril menegaskan tim tersebut hanya bertujuan menyelaraskan prosedur penyelidikan dan penyidikan, bukan mengintervensi kewenangan lembaga. Namun, Komnas HAM menolak bergabung karena menilai independensinya harus tetap terjaga dari pengaruh eksekutif.









