Pemerintah Bakal Bentuk Pokja Lintas Lembaga untuk Penanganan Kasus HAM Berat
astakom.com, Jakarta — Pemerintah mulai menyusun langkah baru untuk mempercepat penyelesaian kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu.
Salah satunya melalui pembentukan kelompok kerja (pokja) lintas lembaga yang bertugas mengurai hambatan prosedural dalam penanganan perkara.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pokja tersebut akan dipimpin Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan. Sejumlah lembaga turut dilibatkan, mulai dari Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, hingga kalangan akademisi dan hakim.
"Kami ingin segera, selesai pertemuan ini, pokja itu dibentuk," ungkap Yusril saat memberikan keterangan kepada wartawan usai rapat koordinasi penyelesaian pelanggaran HAM berat di Jakarta, Senin (09/11/2026).
Perbedaan pandangan jadi salah satu penghambat
Yusril menjelaskan, pembentukan pokja merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta pemerintah mengidentifikasi penyebab belum tuntasnya sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu.
Dari hasil rapat koordinasi, ditemukan sejumlah persoalan yang menghambat proses penyelesaian perkara. Di antaranya perbedaan pemahaman mengenai kualifikasi pelanggaran HAM berat serta kendala teknis dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan.
Ia menerangkan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah membagi kewenangan masing-masing lembaga. Komnas HAM bertugas melakukan penyelidikan, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan berada di bawah kewenangan Kejaksaan Agung.
Namun, pembagian tugas tersebut belum sepenuhnya berjalan mulus. Salah satu kendalanya muncul ketika hasil penyelidikan Komnas HAM dianggap belum memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.
"Jadi, apa yang diselidiki diserahkan (kembali). Penyidik bilang, 'Ini kurang, coba kamu tindak lanjuti.' Penyelidik bilang, 'Kemampuan kami sebagai penyelidik cuma sampai di sini.' Ada hambatan-hambatan seperti itu," kata Yusril.
13 kasus HAM berat masih menunggu kepastian
Yusril mengungkapkan, dari total 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, baru empat perkara yang berhasil diproses melalui pengadilan. Sementara itu, 13 kasus lainnya masih belum menemukan kejelasan penyelesaian.
Sejumlah perkara tersebut meliputi peristiwa 1965–1966, penembakan misterius (petrus), Talangsari, Trisakti, Jambo Keupok, Semanggi I dan II, kerusuhan Mei 1998, hingga penghilangan orang secara paksa pada periode 1997–1998.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah menilai perlu ada koordinasi yang lebih solid antarlembaga. Pokja lintas lembaga nantinya bertugas merancang mekanisme kerja agar proses penyelidikan dan penyidikan bisa berjalan lebih selaras, sehingga penanganan perkara tidak terus terhambat.
Yusril menegaskan, pembentukan pokja bukan bertujuan mengubah aturan perundang-undangan yang berlaku. Fokusnya adalah menemukan jalan keluar dari persoalan teknis agar setiap lembaga dapat menjalankan kewenangannya secara lebih efektif.
Kejaksaan bakal ikut supervisi penyelidikan
Sementara itu, Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan menyebut pokja akan menelusuri berbagai faktor yang selama ini membuat penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat berulang kali mengalami kebuntuan.
Salah satu opsi yang akan dikaji ialah menempatkan personel kejaksaan untuk membantu mengawasi proses penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Langkah ini diharapkan dapat memastikan aspek pembuktian, kriminologi, serta penafsiran kualifikasi pelanggaran HAM berat terpenuhi sejak awal.
Dengan begitu, hasil penyelidikan diharapkan tidak lagi berulang kali dikembalikan karena dinilai belum memenuhi kebutuhan penyidikan.
"Sehingga ketika mereka bisa menyelesaikannya di tahap penyelidikan, penyidikan sudah akan bisa dilanjutkan oleh pihak Kejaksaan," ujar Ketua Pokja itu.
Adapun mengenai kemungkinan melibatkan pihak lain, termasuk organisasi masyarakat sipil, Otto mengatakan pembahasannya akan dilakukan lebih lanjut dengan mempertimbangkan kebutuhan pokja. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Pemerintah membentuk pokja lintas lembaga untuk mempercepat penyelesaian 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih mandek. Dipimpin Otto Hasibuan, pokja akan mengurai perbedaan kewenangan dan kendala teknis antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, termasuk mengkaji supervisi kejaksaan dalam proses penyelidikan agar perkara dapat berlanjut ke tahap penyidikan tanpa mengubah aturan perundang-undangan.









