Anggota DPR Bentangkan Kertas Bertuliskan 'Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan'

Penulis:
Selasa, 10 November 2026 | 15:11 WIB
Anggota DPR Bentangkan Kertas Bertuliskan 'Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan'
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. [Dok. GibranTV]

astakom.com, Jakarta - Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, menyuarakan desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. 

Aksi tersebut ditunjukkan dengan membentangkan kertas bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” setelah mengikuti rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Kertas tersebut diperlihatkan Yanuar kepada awak media saat keluar dari ruang rapat bersama sejumlah anggota DPR lainnya.

Yanuar menjelaskan, aksinya merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Pasalnya, dalam rapat paripurna tersebut tidak tersedia sesi interupsi bagi anggota dewan.

“Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat,” kata Yanuar.

Klaim aspirasi konstituen, desakan Gibran mundur menguat

Menurut Yanuar, tuntutan agar Gibran mundur juga datang dari masyarakat di daerah pemilihannya, yakni Banyumas-Cilacap, Jawa Tengah.

Dia mengaku sempat menanyakan langsung kepada konstituennya mengenai kelanjutan jabatan Gibran sebagai wakil presiden saat menjalani masa reses.

“Hampir semua forum yang saya datangi saat reses itu, jadi konstituen saya menginginkan Mas Gibran itu mundur atau kalau enggak mau mundur, jadi dimundurkan,” ujarnya.

Selain menyampaikan aspirasi melalui poster, Yanuar juga mengaku telah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) DPR terkait Gibran. Dokumen usulan tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti.

“Saya juga sudah tandatangan dan itu kita serahkan ke pimpinan. Untuk selanjutnya, kami meminta pimpinan DPR untuk bisa memproses usulan kami,” katanya.

Yanuar menyebut sedikitnya 11 anggota DPR dari Fraksi PKS telah membubuhkan tanda tangan dalam usulan tersebut. Sementara itu, dirinya menjadi penanda tangan ke-12.

Dia juga mengungkapkan bahwa komunikasi terkait penggunaan hak menyatakan pendapat telah dilakukan dengan hampir seluruh fraksi di DPR.

“Hampir ya, kami komunikasi dengan hampir semua fraksi. Mereka juga menyampaikan ke pimpinan tentang hak menyatakan pendapat ini,” tuturnya.

Yanuar menegaskan, usulan tersebut bukan sekadar agenda politik PKS. Menurutnya, penggunaan hak menyatakan pendapat merupakan bagian dari hak konstitusional anggota DPR yang dimiliki seluruh fraksi.

Singgung Pasal 7A dan 7B UUD 1945

Dalam penjelasannya, Yanuar turut merujuk Pasal 7A dan 7B UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian presiden maupun wakil presiden.

Dia berpandangan, setelah Prabowo Subianto dan Gibran dilantik, keduanya telah masuk dalam lingkup pemerintahan yang menjadi bagian dari pengawasan DPR.

Karena itu, menurut Yanuar, DPR dapat menggunakan kewenangan konstitusionalnya apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang memenuhi dasar pengajuan hak tersebut.

Meski demikian, dia menyerahkan keputusan mengenai kelanjutan usulan hak menyatakan pendapat kepada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.

“Ya, pimpinan namanya aspirasi, ya. Ya, pimpinan akan merapatkan tentunya, akan membahas dengan pimpinan-pimpinan fraksi,” ucapnya.

Yanuar mengaku belum mengetahui kapan pimpinan DPR akan mengambil keputusan terkait usulan tersebut. Dia berharap pembahasan dapat segera dilakukan.

“Mudah-mudahan secepatnya ya, mudah-mudahan secepatnya,” pungkasnya.

Gen Z Takeaway

Anggota DPR Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur melalui penyampaian aspirasi dan usulan hak menyatakan pendapat DPR. Usulan tersebut telah ditandatangani 12 anggota DPR dari PKS dan dikomunikasikan dengan hampir seluruh fraksi untuk dibahas lebih lanjut oleh pimpinan DPR.

wakil presiden Gibran Rakabuming Raka DPR RI Ijazah Gibran

Infografis

Terkini