PHK Bukan Jalan Pintas! Aturan Baru Fix Bikin Perusahaan Harus Putar Otak Dulu

Editor: Henni Rachma Sari
Senin, 9 November 2026 | 12:05 WIB
PHK Bukan Jalan Pintas! Aturan Baru Fix Bikin Perusahaan Harus Putar Otak Dulu
Pekerja menyelesaikan pembuatan tas ransel (backpack) berbahan kain daur ulang di rumah produksi Micawork, Keprabon, Solo, Jawa Tengah, Rabu (21/10/2026). [astakom/str-Swara Nirwana]

astakom.com, Jakarta - Kalau kamu ngira perusahaan bisa gampang banget ngambil keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pas bisnis lagi nyungsep, well, aturan main sekarang fix udah beda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, PHK sama sekali nggak boleh dijadiin opsi pertama pas problem usaha dateng.

Berdasarkan Pasal 228 dari regulasi tersebut, semua stakeholder mulai dari bos, pekerja, serikat, sampai pemerintah wajib hukumnya buat ngupayain pencegahan PHK, dikutip Senin (09/11/2026).

Opsi Alternatif Biar Nggak Langsung Layoff Karyawan

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku per Minggu (8/11/2026), perusahaan wajib nempuh berbagai langkah preventif sebelum berencana nge-PHK pekerjanya. Beberapa skenario operasional yang bisa dicoba antara lain:

  • Pengurangan lembur: Menurunkan frekuensi kerja lembur saat hari libur maupun durasi jam lembur harian. 
  • Efisiensi shift & jam kerja: Mengurangi jumlah sif kerja, memangkas jam kerja, atau mengurangi total hari kerja operasional. 

Langkah-langkah di atas wajib dipertimbangkan buat nge-reset operasional perusahaan tanpa harus langsung mengakhiri hubungan kerja. Tentunya, daftar opsi ini masih bisa dikembangkan dengan tetap merujuk pada regulasi resmi.

Hak Karyawan Kalau PHK Tetap Terjadi

Misalnya skenario terburuk nggak bisa dihindari dan PHK benar-benar terjadi, perusahaan nggak bisa lepas tangan begitu aja. Pasal 232 menegaskan bahwa perusahaan wajib melunasi hak-hak finansial pekerja, yang mencakup uang pesangon, penghargaan masa kerja, serta penggantian hak. Besarannya pun bakal dikalikan dengan faktor pengali yang disesuaikan sama alasan di balik PHK tersebut.

Undang-undang ini merinci formula dasar hitungan pesangon berdasarkan durasi masa kerja:

  • Masa kerja < 1 tahun: Berhak atas 1 bulan upah. 
  • Masa kerja 1 hingga < 2 tahun: Berhak atas 2 bulan upah. 
  • Akumulasi nominal terus bertambah seiring durasi kerja hingga menyentuh 9 bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja minimal 8 tahun. 

Selain pesangon, ada juga uang penghargaan masa kerja yang cair buat karyawan dengan masa kerja minimal 3 tahun. Nominalnya berkisar mulai dari 2 bulan upah (untuk masa kerja 3 sampai < 6 tahun) hingga maksimal 10 bulan upah (untuk masa kerja 24 tahun atau lebih).

Komponen terakhir adalah uang penggantian hak, yang meliputi jatah cuti tahunan yang hangus/belum diambil, ongkos pulang kepulangan pekerja beserta keluarga ke titik awal direkrut, serta poin-poin tambahan yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Jadi, kalkulasi total kompensasi PHK nggak cuma diliat dari lamanya kerja saja, melainkan dihitung fix berdasarkan alasan valid di balik keputusan PHK tersebut. (RaM)

Gen Z Takeaway

Intinya, aturan baru ini 100% ngelindungin para pekerja supaya perusahaan nggak bisa seenaknya main kickanggota tim pas bisnis lagi seret. Jadi, alih-alih langsung ngambil jalan pintas buat layoff, perusahaan dipaksa mikir kreatif nyari solusi efisiensi lain demi keselamatan karier para karyawannya.

PHK gelombang phk pemutusan hubungan kerja (PHK) Satgas PHK Korban PHK PHK Massal UU Ketenagakerjaan UU Pelindungan Ketenagakerjaan UU Perlindungan Ketenagakerjaan

Infografis

Terkini