DTSEN Terus Digenjot, BPS Pastikan Data Penerima Bansos Makin Akurat

astakom.com, Jakarta - Pemerintah ngepush Badan Pusat Statistik (BPS) buat ngegaspol update Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). 

BPS juga terus menindaklanjuti berbagai aduan dari masyarakat dan terus berupaya memperkuat komitmennya dalam optimalisasi, mensupport efektivitas dan ketepatan sasaran program perlindungan sosial di Indonesia.

Lewat optimalisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), BPS pastiin setiap keluarga di Indonesia tercatat sesuai dengan kondisi sosial ekonomi yang sebenarnya. Langkah strategis ini ditempuh buat menjamin bantuan pemerintah tersalurkan secara adil dan tepat buat masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan.

Penataan data sebagai fondasi utama

Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS, Budi Setiawan ngespill kalau penataan data menjadi fondasi utama perbaikan penyaluran bantuan sosial nasional. Dia juga bilang kalau DTSEN punya peranan penting sebagai social registry sekaligus database penduduk terpadu berbasis kondisi sosial ekonomi.

"DTSEN menghimpun, mengintegrasikan, dan menyelaraskan data yang selama bertahun-tahun tersebar serta belum terkonsolidasi dengan baik. Ketidakpaduan data selama ini kerap memicu kendala di lapangan, seperti keluarga mampu terus menerima bantuan, sementara keluarga yang membutuhkan justru terlewat dari pencatatan," kata Budi dalam keterangan dikutip astakom.com pada Selasa (22/09/2026).

Pemanfaatan DTSEN

Pemanfaatan DTSEN terbukti memberikan dampak nyata. Data terpadu ini mampu menjangkau kelompok masyarakat rentan yang sebelumnya belum tersentuh program bantuan.

"Satu per satu keluarga yang tadinya tidak terdata kini tercatat secara akurat. Mereka yang tadinya 'tidak terlihat' oleh pemerintah kini menjadi ‘terlihat’," kata Budi.

Hal ini juga menjadi jawaban atas kekhawatiran masyarakat soal penetapan peringkat kesejahteraan yang sebelumnya ditetapin. Budi Setiawan menekankan kalau penentuan desil di DTSEN ini sifatnya dinamis buat merespons kondisi riil di lapangan.

"Pengelompokan desil dalam DTSEN bukanlah keputusan final yang kaku. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sangat cepat, bahkan sering kali lebih cepat daripada proses pencatatan oleh pemerintah. Oleh karena itu, DTSEN adalah milik kita bersama, di mana partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga keakuratannya," kata Budi.

Buka akses partisipasi publik

Buat pastiin validitas data secara berkelanjutan, pemerintah membuka  akses partisipasi publik lewat berbagai kanal pemutakhiran mandiri. Jadi, setiap warga yang merasa ada kekeliruan data bisa mengajukan usulan perbaikan atau sanggahan bisa dilakukan lewat Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), aplikasi Cek Bansos resmi dari Kementerian Sosial, dan kanal Cek DTSEN yang disediain sama BPS.

Secara berkelanjutan, proses pemutakhiran dan sinkronisasi data DTSEN dijadwalkan bakal berlangsung setiap tiga bulan sekali. Meski begitu, pemerintah ngasih pengecualian dan percepatan skema (fast-track) buat sektor-sektor strategis dan kondisi darurat.

"Secara umum pemutakhiran dilakukan triwulanan. Namun, untuk kebutuhan program pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan Program Indonesia Pintar (PIP), pemutakhiran data dipangkas dan dipercepat menjadi maksimal dua minggu. Percepatan serupa juga diterapkan secara responsif untuk wilayah yang terdampak kondisi bencana alam," kata Budi.

Terus lakukan verfikasi data

BPS sadar kalau bahwa data yang nggak akurat bisa berdampak langsung pada terabaikannya hak-hak dasar masyarakat. Makanya, BPS dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah terus bersinergi memverifikasi, memvalidasi, dan menyempurnakan sistem secara berkala.

"Kami sangat memahami kekhawatiran publik jika ketidakakuratan data sampai menghilangkan hak masyarakat untuk menerima bantuan. Untuk itulah DTSEN terus disempurnakan," katanya.

Dia sadar banget kalo data yang valid menjadi syarat mutlak terciptanya keadilan sosial dan negara berkomitmen buat pastiin keluarga atai masyarakat yang berhak menerima perhatian khusus dari pemerintah, bisa merasakannya.

"Data yang benar adalah syarat mutlak terciptanya keadilan sosial, dan negara berkomitmen untuk memastikan tidak ada satu pun keluarga berhak yang terlewat," Budi menutup. (Shnty/RaM)

Gen Z Takeaway

DTSEN terus digenjot BPS buat bikin penyaluran bansos makin tepat sasaran. Data ini terus diperbarui supaya keluarga yang memang berhak nggak lagi “nggak terlihat” oleh pemerintah. Warga juga bisa ikut koreksi data lewat SIKS-NG, Cek Bansos, dan Cek DTSEN, dengan pemutakhiran umum tiap tiga bulan dan skema fast-track untuk kebutuhan tertentu. Intinya, data yang akurat jadi kunci supaya bantuan pemerintah nggak salah alamat.