APBN 2027 Sah Jadi UU! Pemerintah Jaga Fiskal, Defisit di Bawah 3%
astakom.com, Jakarta - Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 resmi disahkan menjadi Undang-Undang pada hari ini, Selasa (29/9/2026). Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI.
Seperti yang kita tau, momen ini penting banget sebagai acuan pos keuangan negara tahun depan. Pada momen ini juga menandai dimulainya pemerintah buat makin ngepush pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga disiplin fiskal.
Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara ngespill kalau APBN 2027 akan tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk mensupport pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat, sehingga dipastikan dikelola dengan sangat hati-hati dan transparan.
Jaga keberlanjutan fiskal
"RAPBN 2027 didesain untuk menjawab dua kebutuhan sekaligus, yaitu merespons ketidakpastian global dan mempercepat agenda pembangunan nasional, tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal," kata Suahasil dalam keterangannya, dikutip astakom.com pada Selasa (29/09/2026).
Dalam APBN 2027, pemerintah punya target pendapatan negara sebesar Rp3.435,10 triliun dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp2.593,35 triliun. Diikuti dengan penyerapan pendapatan dan penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp318,6 triliun. Lalu, pemerintah memproyeksikan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp522,48 triliun.
Langkah pemerintah buat capai target
Suahasil ngespill berbagai langkah bakal dilakukan pemerintah buat mencapai target penerimaan, mulai dari optimalisasi sistem perpajakan hingga menambal kebocoran anggaran.
Nggak cuma penerimaan negara yang udah dipatok, tapi belanja negara juga udah ditetapkan sebesar Rp4.106,26 triliun dengan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.371,26 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp735 triliun.
Target dan tanggung jawab pemerintah
Suahasil bilang kalau angka yang ditetapkan itu bukan cuma target fiskal, tapi juga ada tanggung jawab pemerintah untuk mengawasinya dan mengelolanya secara bijak dan pruden atau penuh dengan kehati-hatian.
"Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal. Di baliknya terdapat tanggung jawab Pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan sekaligus memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia," ungkap Suahasil.
Belanja itu bakal digunakan buat berbagai program keberpihakan kepada rakyat demi meningkatkan kesejahteraan yang disusun dalam delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan satu program pendukung (enabler), yang di dalamnya meliputi 60 program kerja.
Alokasi belanja
Sebagian besar belanja itu akan dialokasikan pada empat sektor utama, yakni anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial Rp539,7 triliun, dan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun.
Dengan desain itu, defisit APBN 2027 ditargetkan bisa tetap terjaga, terarah, dan terukur di bawah 3 persen, yakni 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Asumsi marko APBN 2027
Selanjutnya, untuk asumsi makro APBN 2027 disusun dengan rincian target pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen, nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar AS.
Lebih lanjut, buat Indonesian Crude Price (ICP) disepakati sebesar USD 75 per barel, dengan lifting minyak sebesar 612,5 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari. (Shnty/RaM)
Gen Z Takeaway
APBN 2027 resmi disahkan dengan belanja negara Rp4.106,26 triliun dan pendapatan Rp3.435,10 triliun. Pemerintah bakal nge-push pertumbuhan ekonomi 6% sambil tetap jaga defisit di level 2,40% PDB. Fokus anggarannya juga cukup besar ke pendidikan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan, jadi bukan sekadar ngejar pertumbuhan, tapi tetap berusaha menjaga fiskal tetap prudent dan berkelanjutan.
